Kondisi tersebut lanjutnya, dinilai perlu menjadi perhatian, terutama karena kelompok pelajar masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan pencarian identitas diri.
Karena itu, mahasiswa mendorong pemerintah tidak hanya mengedepankan pendekatan penindakan, tetapi juga memperkuat edukasi dan sosialisasi.
Upaya tersebut dinilai perlu melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta organisasi dan lembaga yang memiliki kewenangan.
"Penanganannya harus melibatkan seluruh elemen yang berkaitan. Bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat dan organisasi perangkat daerah juga harus dilibatkan," ujar Jimmy.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin mengatakan pihaknya menerima aspirasi mahasiswa tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Zainal, pembahasan lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan bentuk kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Untuk inisiatif DPRD menjadi raperda, kami ingin mengumpulkan lima dinas terkait terlebih dahulu untuk membicarakan persoalan tersebut," kata Zainal seusai menerima massa aksi.
Beberapa OPD yang direncanakan terlibat dalam pembahasan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
OPD lain yang memiliki kewenangan terkait juga akan dilibatkan sesuai kebutuhan.
Zainal mengatakan DPRD perlu mendengar pandangan dari masing-masing instansi sebelum menentukan apakah persoalan tersebut membutuhkan regulasi khusus dan seperti apa bentuk aturannya.
