SUMENEP, DIMADURA–DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (19/8/2026). 

Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sumenep, Sekretaris Daerah Sumenep, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta wartawan.

Baca Juga:Ramadan 2026, SMSI Sumenep dan Ar-Raudah Computer Bagikan 500 Takjil di Rutan Klas IIB

Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan, pandangan umum fraksi mencerminkan sikap politik masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026.

“Setiap pandangan umum yang disampaikan tentu mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan kepala daerah Sumenep dalam nota penjelasan Raperda pada rapat paripurna sebelumnya,” kata Zainal, Rabu (19/8/2026).

Politisi PDI-P tersebut mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD Sumenep.

Baca Juga:Anggaran Rp1,1 Miliar Jadi Rp 800 Juta, DKUPP Sumenep Pastikan Revitalisasi Pasar Anom Lanjut

Menurut Zainal, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap proses perencanaan, perumusan, serta pelaksanaan perubahan APBD setiap tahun anggaran.

Fungsi tersebut menjadi dasar bagi DPRD dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah selama proses penyusunan perubahan APBD. 

Pengawasan dilakukan sejak penyusunan rancangan perubahan KUA-PPAS hingga pembahasan Raperda Perubahan APBD.

Baca Juga:Sosok dr. Erliyati dan Revolusi 7 Tahun RSUDMA Sumenep

“Kami berharap pandangan umum fraksi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini dapat berguna sebagai masukan dalam proses pembahasan Raperda APBD-P TA 2026,” ujarnya.

Zainal menegaskan, pembahasan perubahan APBD harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Kebijakan anggaran ini perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Baca Juga:PDAM Sumenep Tingkatkan Pelayanan, SDM, dan Konservasi Air Demi Kinerja Optimal

Setelah penyampaian pengantar dari pimpinan DPRD, dilanjutkan juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum secara bergantian.

Penyampaian dimulai dari Fraksi PDI-P. Agenda tersebut dilanjutkan Fraksi PKB, Partai Demokrat, PPP, PAN, Partai Nasdem, serta Fraksi Partai Gerindra-PKS.

Pandangan umum tersebut menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026. ***