Kendala tersebut berdampak terhadap proses realisasi program RTLH, baik untuk penerima bantuan di wilayah daratan maupun kepulauan.
Menurut Noviana, percepatan realisasi program juga harus diikuti dengan kepastian ketersediaan tenaga tukang dan bahan bangunan.
Menurut dia, kepastian pasokan material diperlukan untuk menjaga kelancaran pembangunan sekaligus mengantisipasi perubahan harga bahan bangunan.
“Ke depan kami harus benar-benar berkomitmen terhadap ketersediaan tukang dan bahan yang ada di toko. Ketersediaannya harus stabil. Ini membutuhkan komitmen dengan pihak toko karena kami khawatir terjadi kenaikan harga,” katanya.
Dia menjelaskan, perencanaan program telah disusun dengan mempertimbangkan harga satuan bahan bangunan. Apabila terjadi perubahan harga yang signifikan, perencanaan tersebut harus kembali disesuaikan.
“Kami mempertimbangkan harga satuan bahan dalam draf yang disusun. Kalau kemudian terjadi kenaikan harga, perencanaannya harus kami rombak lagi,” ujar Noviana.
Meski menghadapi sejumlah kendala, pihaknya tetap berupaya mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan kualitas pembangunan.
“Kami mencoba berkomitmen mempercepat proses realisasinya, tetapi banyak hal yang fluktuatif. Kami juga tidak ingin kualitasnya buruk. Rencana yang sudah disusun semaksimal mungkin tetap kami jaga kualitasnya,” katanya.
Untuk penerima bantuan di wilayah kepulauan, Noviana menyebut pengiriman bahan bangunan ditargetkan mulai dilakukan pada Oktober 2026.
“Untuk yang di kepulauan, insyaallah bulan depan kami mulai pengiriman bahan-bahannya. Kami juga mempertimbangkan ketersediaan bahan di toko,” tuturnya. ***
