SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah dengan dua pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan.
Selain itu, strategi penanggulangan kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Arif Firmanto mengatakan, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pola intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif.
Hal itu disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Menurut Arif, Pemkab Sumenep menggunakan tiga kerangka utama dalam penanggulangan kemiskinan.
Ketiganya meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pelaksanaan strategi itu sendiri dilakukan melalui integrasi program lintas sektor.
Arif menyebutkan, pemerintah juga menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis dalam menentukan sasaran program.
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka ini turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Ia mengatakan, penurunan kemiskinan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat agar keluarga miskin memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Untuk mengurangi beban pengeluaran, Arif menjelaskan Pemkab Sumenep menjalankan sejumlah program.
Di antaranya cakupan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara itu, peningkatan pendapatan diarahkan melalui penguatan sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Beberapa di antaranya pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program ini juga dinilai diperkuat dengan pelatihan keterampilan, bursa kerja atau job fair, serta program padat karya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan.
Arif mengaku, Bappeda Sumenep turut mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Program itu melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, keterlibatan lintas sektor diperlukan agar penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial.
Intervensi perlu mencakup perlindungan sosial sekaligus membuka akses terhadap pekerjaan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. ***
