NEWS DIMADURA, SUMENEP – Sejumlah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada Kamis (09/01/2025).
Dalam aksi tersebut, mereka memberikan “raport merah” kepada Pemkab karena dianggap gagal merealisasikan sejumlah program unggulan.
Massa aksi mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati Sumenep. Mereka menolak ditemui oleh perwakilan, sehingga terjadi beberapa kali kericuhan kecil antara massa dan aparat kepolisian.
Massa aksi berusaha memasuki area kantor Pemkab untuk memastikan kehadiran bupati, namun usaha tersebut berakhir dengan tahlil bersama.
Hal ini sebagai bentuk protes atas matinya pemkap Sumenep dan dilarangnya melakukan swiping kedalam.
Salah satu orator aksi, Abd. Mannan, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Sampai saat ini, kami masih menyaksikan disparitas pembangunan antara daratan dan kepulauan,” teriaknya di tengah kerumunan massa.
Ditempat yang sama, Ketua Umum PC PMII Sumenep, Agus Salim, menambahkan kritik tajam terkait pengelolaan sumber daya alam yang dianggap tidak maksimal.
“Sumber kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan. Namun, Kabupaten Sumenep justru tetap menjadi kabupaten termiskin nomor tiga di Jawa Timur sejak 2014 hingga sekarang,” tegdemonstra
Koordinator Lapangan aksi, Zainol Arifin, menilai delapan program unggulan yang digagas Pemkab Sumenep belum menunjukkan hasil nyata.
Ia menyebutkan program-program tersebut meliputi:
1. Penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta program beasiswa.
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
3. Pengembangan wirausaha santri dan pemuda di era industri 4.0.
4. Pengembangan ekonomi berbasis desa tematik.
5. Promosi wisata Madura (Visit Madura) dan pengembangan ekonomi kreatif.
6. Tata kelola pemerintahan berbasis “smart city”.
7. Penanganan masalah sosial berbasis gotong royong.
8. Peningkatan infrastruktur dan transportasi kepulauan.
“Kami meminta Pemkab untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan merevisi program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mendesak dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif,” jelas Zainol.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Sumenep belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para demonstran.***
