Viral Guru SD di Sumenep Bebani Wali Murid Piket Nyapu dan Beli LKS

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Viral seorang guru yang bertugas di SDN Parsanga 2, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dikeluhkan sejumlah orang tua siswa. Mereka merasa terbebani oleh kebijakan seorang guru (inisial N), yang diduga mewajibkan wali murid melaksanakan piket menyapu sekolah dua kali dalam seminggu.

Salah satu wali murid, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku resah. Ia menyebut bahwa alasan guru tersebut adalah untuk mendidik siswa menjaga kebersihan. Namun, karena anak-anak masih di bawah umur, tugas itu akhirnya dilimpahkan kepada orang tua.

“Katanya biar anak disiplin, tapi anak saya masih kecil, tidak mungkin disuruh nyapu sekolah. Akhirnya saya yang harus datang. Toh bahasanya bukan memaksa dan bagi yang ikhlas, tapi kami para ortu kan tidak enak kalau nggak datang,” keluhnya kepada media ini, Jumat (25/7).

Ia menambahkan bahwa, meski disebut “semi wajib”, banyak wali murid merasa tertekan dan terpaksa ikut membersihkan sekolah karena khawatir anaknya mendapat perlakuan berbeda.

“Kami takut anak nanti tidak dianggap disiplin atau malah dimarahi,” ucapnya.

Menurutnya, secara ideal dan sesuai dengan standar pelayanan pendidikan, sekolah semestinya memfungsikan tenaga kebersihan seperti petugas kebun atau cleaning service untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Baca Juga:

Tebar Kepedulian Ramadan, NTDC Sumenep Bagikan Takjil Gratis bagi Pengguna Jalan

“Lalu petugas kebersihan kemana? Anggaran kebersihan kemana? Tugas tersebut tidak layak menjadi tanggung jawab siswa, apalagi orang tua murid,” pungkasnya.

Tak hanya soal piket menyapu, guru berinisial NM ini juga diduga menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis terselubung dengan membebani wali murid dalam pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Wali murid lain, yang juga enggan disebutkan namanya dalam berita ini, menjelaskan bahwa buku tersebut memang tidak diwajibkan oleh kurikulum, namun dijadikan pegangan utama dan dasar tugas rumah siswa.

“Kalau tidak beli LKS, anak kami tidak bisa kerjakan PR karena semua tugas diambil dari situ, lalu bagaimana cara kami menolaknya,” tukas dia.

Ia menilai bahwa praktik semacam ini berpotensi mencederai dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang belajar yang bersih dari tekanan ekonomi maupun beban yang tidak semestinya.

Sebelum mengakhiri keterangannya, ia berharap agar Kepala Sekolah SDN Parsanga 2 dan Dinas Pendidikan Sumenep turun tangan menelusuri persoalan ini serta memberikan tindakan yang sesuai agar kejadian serupa tidak terulang.

Kepala SDN Parsanga 2, Raden Ajeng Poeriyani, saat dikonfirmasi, mengaku terkejut dan baru mengetahui persoalan tersebut. Di sisi lain, ia membenarkan bahwa program yang diinisiasi NM memang sering menjadi keluhan di kalangan wali murid.

“O, itu bukan urusan saya, itu masalah lagi. Itu wali kelasnya memang terlalu agresif. Itu nggak cerita ke saya, saya tidak tahu,” katanya, Sabtu (26/7).

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah berencana mengadakan rapat untuk membahas hal ini.

“Itu memang sempat ramai kemarin. Rencana hari ini Sabtu mau adakan rapat, cuman kebetulan suaminya (NM) saat ini sedang pertemuan dharma wanita suaminya. Terus guru kelas 3 juga ada pertemuan wali murid di pondok anaknya, terus satunya lagi ada acara apa, gitu. Jadi kan percuma, saya adakan rapat tapi orang yang bersangkutan ndak ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut, RA Poeriyani menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menyampaikan kepada para guru terkait laporan ini agar hal serupa tidak terjadi lagi.

“Dianya itu ndak ada ngomong ke saya, saya juga terkejut,” akunya.

Terkait LKS, ia menegaskan bahwa buku yang dimaksud bukanlah LKS, melainkan buku PR yang memang diminta oleh wali murid.

“Itu awalnya memang wali murid sendiri yang maksa minta, nggak ada kewajiban untuk membeli. Itu memang sudah sejak sebelum saya (menjabat, red). Tapi sejak saya, saya stop tidak ada lagi penjualan buku PR,” jelas kepala sekolah yang akrab disapa Bu Ririn.

Ia menambahkan bahwa tidak pernah ada unsur paksaan dalam hal tersebut.

“Kami nggak maksa, sedikitpun nggak ada paksaan. Itu masalahnya wali murid sendiri kan, anaknya biar belajar di rumah. Karena buku materi sekarang kan, sempit. Sehingga (dengan begitu, red) ada penunjang,” tegasnya.

Menanggapi soal piket kebersihan, ia menyebut bahwa sekolah sebenarnya memiliki petugas kebun.

“Petugas kebun ada, Pak Wanto itu PNS, tapi ya mungkin ini gurunya barangkali pengen ngemmong wali murid mungkin,” tandas Kepala Sekolah SDN Parsanga 2 Sumenep.***