NEWS DIMADURA, SUMENEP – Warga Kecamatan (Pulau) Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang dianggap absen dari tugasnya. Mereka memasang banner bertuliskan “Masyarakat Kehilangan Pemerintah!” sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran aparatur desa dan kecamatan yang seharusnya melayani mereka.
Tidak hanya sekadar ungkapan satire, dalam banner itu juga tertulis ajakan:
“Segera melapor!! Jika menemukan warga tersebut supaya bisa jadi pelayan masyarakat, bukan penikmat anggaran.”
Ungkapan dalam bentuk tulisan tersebut mencerminkan kemarahan warga terhadap kepala desa dan pejabat kecamatan yang dinilai tak lagi peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
Pejabat Hilang, Warga Terlantar
Ketiadaan pemimpin ini berdampak langsung pada kehidupan warga. Seperti yang dialami warga Desa Sukajeruk yang datang untuk meminta tanda tangan Pj. Kepala Desa, Taufiqurrahman, guna mengurus pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Namun, mereka harus pulang dengan tangan hampa karena sang pejabat sudah berbulan-bulan berada di daratan.
Nasib serupa dialami warga Desa Masalima saat mengajukan hal yang sama. “Bahkan salah satu staf desa menyuruh kami membawa berkas ke Sumenep untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa, Jumat (7/2/2025).
Di Desa Kramian, Pj. Kepala Desa Idris sudah berbulan-bulan tidak berada di tempat. Ia juga tengah dilaporkan terkait dugaan ketidaktransparanan Dana Desa (DD). “Inspektorat Sumenep telah memanggilnya, tetapi hingga kini tidak ada kejelasan,” ujar seorang warga.
Yang lebih mengejutkan, di Desa Masakambing, Pj. Kepala Desa Ainul Yakin dikabarkan telah “menghilang” hampir satu tahun sejak Ramadhan 2024.
“Pernah datang akhir Desember 2024 bersama Inspektorat Kabupaten Sumenep, itu juga cuma hitungan jam, langsung berangkat lagi,” tutur warga setempat.
Camat Juga Tak Ada, Warga Frustrasi
Upaya warga mengadukan kondisi ini ke Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, juga menemui jalan buntu. Saat mereka mendatangi kantor kecamatan, camat pun tidak ada di tempat.
“Kami pikir Pak Camat ada karena kemarin ada kapal dari Surabaya. Ternyata sudah berbulan-bulan Pak Camat juga hilang,” ketus warga lain.
Situasi ini membuat masyarakat semakin putus asa. “Lengkap sudah penderitaan kami, dari pelayanan yang buruk hingga fasilitas yang tidak berkembang akibat pejabat yang hanya menikmati anggaran tanpa mau melayani masyarakat,” geram dia.
Mereka khawatir hilangnya pejabat juga berimbas pada anggaran desa. “Kami mendesak KPK, BPK, dan Inspektorat untuk mengaudit anggaran desa di Kecamatan Masalembu. Jangan sampai Dana Desa ikut hilang bersama pejabatnya,” tegas mereka.
Desakan ke Bupati dan DPRD
Warga meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk bertindak tegas dengan mengganti atau memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai. “Ganti kalau perlu pecat saja! Mereka sudah jelas menyengsarakan masyarakat,” tandasnya.
Mereka juga berharap anggota DPRD Sumenep dari dapil 7, seperti Darul Hasyim Fath, H. Mas’ud, Saifurrahman, Ahmad Juhairi, dan H. Hosnan Abrori, mendengar jeritan mereka.
“Kami ingin pemerintah di Masalembu seperti di kecamatan lain yang benar-benar melayani warganya,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, tidak dapat dihubungi. Nomor WhatsApp-nya tidak aktif, sebagaimana yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.
Tanggapan Angggota DPRD Dapil VII
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Nasdem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Fil., menilai bahwa kondisi ini terjadi karena para pejabat lebih banyak menghabiskan waktu di daratan daripada di wilayah tugasnya.
Akibatnya, pelayanan publik menjadi kacau, bahkan untuk sekadar mengurus dokumen pun warga harus menunggu pejabat yang tidak ada di tempat. “Camat dan pejabat kepala desa harus lebih intens berada di wilayah tugasnya,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Masalembu.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi warga Masalembu bukan hanya soal infrastruktur yang masih tertinggal, tetapi juga buruknya tata kelola pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa sebagai perwakilan bupati di kecamatan, camat memiliki tugas memastikan seluruh lembaga pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik.
Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. “Jangan sampai warga mengalami kesulitan pembuatan dokumen dan urusan lainnya hanya karena pimpinan lembaga pemerintahannya ada di daratan atau kantor layanan publiknya belum buka, padahal sudah masuk jam kerja,” pesannya lebih lanjut.
Juhairi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak boleh lemah dalam mengelola tata pemerintahan, terutama di kepulauan. Ia meminta bupati agar mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Pejabat pemerintah yang tidak bertugas dengan baik, tidak maksimal, dan tidak patuh pada aturan yang ada, lebih baik diberhentikan saja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa warga kepulauan adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga di daratan.
“Sudah cukup warga kepulauan dibuat menderita oleh kondisi infrastruktur yang masih tidak layak. Jangan lagi ditambah penderitaan mereka oleh pejabat pemerintahan yang tidak becus menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Sebagai penutup, ia meminta agar slogan “Bismillah Melayani” yang diusung Pemkab Sumenep ini benar-benar diwujudkan. “Terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tutup legislatif Juhairi. ***
