Nilai SPI Sumenep Turun Meski Juara Jatim, Bupati Fauzi Pesan Begini

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berhasil menempati peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Jawa Timur. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ideal.
‎
‎Nilai SPI Sumenep justru menurun dibandingkan tahun lalu, menandakan masih adanya persoalan integritas di lingkungan birokrasi daerah.
‎
‎Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh menutupi berbagai kelemahan tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎Menurut dia, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar praktik birokrasi berjalan lebih sehat.
‎
‎“Jangan hanya melihat peringkatnya. Memang kita terbaik di Jawa Timur, tetapi posisi Sumenep masih di zona kuning. Artinya, ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” ujar Fauzi usai rapat penyampaian hasil SPI di Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/8/2025).
‎
‎Ia menilai, dalam empat tahun terakhir belum terlihat perubahan signifikan pada kinerja internal OPD.
‎
‎Lemahnya sinergi antarbidang bahkan memicu konflik internal yang berimbas pada hasil survei. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah pengelolaan sumber daya manusia.
‎
‎Selain itu kata dia, keluhan mengenai pembagian tugas yang tidak seimbang hingga rasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan mencerminkan tata kelola yang belum berjalan optimal.
‎
‎“Kalau internalnya tertata baik, publik juga akan menilai baik. Itu harus kita benahi bersama,” katanya.
‎
‎Fauzi juga menyebut masih terdapat OPD yang nilainya masuk zona merah. Indikator tersebut, menurutnya, menjadi peringatan serius karena menunjukkan rendahnya integritas dari sisi internal.
‎
‎Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan turunnya nilai SPI. Pertama, sosialisasi instrumen survei di sejumlah OPD tidak dilakukan secara merata kepada pegawai. Kedua, konflik internal yang tak terselesaikan menghambat kinerja organisasi.
‎
‎“Ini catatan penting. OPD harus sadar bahwa survei bukan formalitas, melainkan potret nyata tata kelola pemerintahan. Konflik internal harus dicegah sejak awal,” tegasnya.
‎
‎Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa perbaikan bisa diwujudkan.
‎
‎Fauzi juga menargetkan pada 2025 mendatang, Sumenep tidak hanya mempertahankan peringkat puncak, tetapi juga meningkatkan kualitas hingga masuk ke zona hijau.
‎
‎“Tidak boleh lagi ada OPD yang merah. Minimal semuanya harus bergerak dari kuning menuju hijau,” pungkasnya.***