Sumenep Peringkat Pertama SPI 2024 Jatim, Tiga Sektor Strategis Masih Zona Merah

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Kabupaten Sumenep menempati peringkat tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 se-Jawa Timur.
‎
‎Meski demikian, capaian tersebut diiringi catatan penting: tiga sektor strategis masih berada pada zona merah dan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
‎
‎Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, Nurul Jamil, menjelaskan bahwa kelemahan utama terletak pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta manajemen sumber daya manusia (SDM).
‎
‎Ketiganya mencatat skor relatif rendah, masing-masing 72,43 untuk anggaran, 71,55 untuk PBJ, dan 71,27 untuk pengelolaan SDM.
‎
‎Sebaliknya, beberapa indikator lain menunjukkan hasil menggembirakan. Transparansi memperoleh skor 87,81, indikator perdagangan pengaruh (trading influence) mencapai 83,23, serta sosialisasi anti-korupsi menorehkan nilai 76,92.
‎
‎“SPI bukan sekadar ajang peringkat, melainkan instrumen yang disusun KPK untuk memetakan potensi risiko korupsi agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah pencegahan sejak dini,” kata Nurul Jamil dalam rapat penyampaian hasil survei di Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/8/2025).
‎
‎Menurut dia, data SPI empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi capaian Sumenep. Pada 2021, Sumenep berada di posisi ke-13 dengan skor 77,00.
‎
‎Tahun berikutnya naik ke peringkat 6 dengan skor 78,55, namun kembali turun ke posisi 13 pada 2023 meski nilainya meningkat menjadi 78,74.
‎
‎”Baru pada 2024, Sumenep melesat ke puncak Jawa Timur, meski skornya sedikit menurun menjadi 77,58,”jelasnya
‎
‎Menyoroti hal itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan perlunya perbaikan segera di sektor-sektor yang masih merah.
‎
‎Ia menilai rendahnya skor pada pengelolaan anggaran salah satunya dipengaruhi kualitas perencanaan.
‎
‎“Kalau perencanaannya bagus, cepat, dan tepat waktu, hasilnya tidak akan merah. Itu yang harus kita evaluasi bersama,” ujar Fauzi.
‎
‎Untuk PBJ, Fauzi menyoroti lambannya proses lelang yang kerap menimbulkan kesan negatif di masyarakat.
‎
‎Sementara itu, pada aspek SDM, ia menekankan pentingnya ketepatan dalam penempatan pegawai serta distribusi tugas.
‎
‎“Proses lelang tender sebaiknya bisa dipercepat di awal tahun. Kalau terlambat, masyarakat bisa bertanya-tanya kenapa sampai bulan Maret belum ada kegiatan yang berjalan,” tuturnya***