Komisi I DPRD Sampang Soroti Banyak BUMDes Tidak Sehat, Minta Pengelolaan Keuangan Diaudit
SAMPANG, dimadura.id – Komisi I DPRD Sampang, Moh. Salim menyoroti kondisi banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak sehat dan meminta agar pengelolaan keuangannya segera diaudit oleh Inspektorat setempat.
Menurutnya, meski beberapa BUMDes telah mengantongi izin, mayoritas belum menunjukkan progres yang signifikan.
“BUMDes di Kabupaten Sampang, meskipun sudah berizin, banyak yang tidak sehat. Hanya sebagian kecil yang benar-benar produktif, seperti BumDes di Bira Tengah dengan wisata Pantai Lon Malang yang mampu menghasilkan PAD,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui Chat WhatsApp selulernya, Kamis (20/11/2015).
Ia menegaskan bahwa sebagian besar BUMDes lainnya justru tidak menunjukkan aktivitas usaha yang nyata.
“Bahkan kami melihat indikasi BUMDes hanya formalitas. Ada badan usahanya, ada suntikan dari Dana Desa, ada insentifnya, tapi tetap tidak berjalan,” ungkapnya.
Ia juga memberi perhatian serius pada aspek pertanggungjawaban keuangan. Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana melakukan monitoring langsung.
Baca Juga:
“Dalam hal pengawasan, kami menyoroti bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di BUMDes. Ini harus jelas dan transparan,” kata Salim.
“Ke depan, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan BUMDes berjalan efektif dan produktif, sesuai arah kebijakan Presiden bahwa pembangunan dimulai dari desa,” tambahnya.
Ia juga menyinggung hadirnya Koperasi Merah Putih (Kopdes) yang dinilai dapat mendorong peningkatan produktivitas desa.
“Dengan adanya Kopdes, kami berharap BUMDes ikut terdorong dan semakin berkembang,” tambahnya.
Politikus partai Nasdem tersebut menambahkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah klasifikasi untuk BumDes tidak sehat.
“Kami akan mengklasifikasikan BUMDes yang tidak sehat untuk diaudit oleh Inspektorat, agar pertanggungjawabannya bisa objektif,” tegas Salim.
Namun demikian, ia mengakui persoalan SDM masih menjadi kendala utama di tingkat desa.
“Kami sering melakukan koordinasi, tetapi memang SDM di desa masih lemah dalam pengelolaan BUMDes,” ucapnya.
Karena itu, ia mengimbau dinas terkait agar pendampingan dan pembinaan terus diperkuat.
“Kami meminta dinas terkait untuk terus membina perangkat desa dan pengurus BUMDes, terutama yang terindikasi tidak sehat,” pungkasnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sampang masih belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Meski berstatus aktif dan mengantongi izin, sebagian besar BUMDes dinilai belum produktif dalam menjalankan usaha yang seharusnya mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mendukung program ketahanan pangan.
Bahkan, dari total 180 desa, baru 90 Bumdes yang sudah resmi berizin. Namun, dari jumlah itu, sebagian besar masih banyak yang belum produktif.***
Penulis: Zainullah
Editor: Redaksi
Follow akun TikTok dimadura.id untuk update video berita terbaru.
FollowArtikel Terkait
