Presiden Fakta Foundation Minta TAPD dan DPRD Buka Data Serapan APBD 2025

NEWS SUMENEP,DIMADURA–Menjelang penutupan tahun anggaran, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep baru mencapai 77,37 persen dari total pagu Rp 2,70 triliun.
‎
‎Presiden Fakta Foundation, Noris Sabit, menilai dengan capaian tersebut, sekitar 22,63 persen atau setara kurang lebih Rp 600 miliar anggaran publik belum terealisasi.
‎
‎Hal tersebut mencerminkan pembiaran yang terjadi secara berulang.
‎
‎“Anggaran ini bukan gagal diserap, tetapi sejak awal dibiarkan tidak bergerak. Dalam kondisi waktu yang tinggal hitungan hari, membicarakan lonjakan serapan justru menjadi tidak rasional,” kata Noris.
‎
‎Secara proporsional, kondisi ini berarti satu dari setiap lima rupiah APBD belum dimanfaatkan secara optimal, meskipun anggaran tersebut telah direncanakan sejak awal tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
‎
‎Pemerintah daerah menyebutkan bahwa sebagian kegiatan telah rampung secara fisik, namun pencairan anggaran tertahan karena proses administrasi.
‎
‎Jika demikian, persoalan utama dinilai bukan pada pelaksanaan di lapangan, melainkan pada lambannya mekanisme birokrasi dalam merealisasikan belanja publik.
‎
‎Dengan waktu efektif kurang dari dua pekan menuju akhir tahun anggaran, peluang menyerap sisa anggaran lebih dari Rp 600 miliar dinilai semakin terbatas.
‎
‎Dalam situasi ini, terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dinilai menjadi skenario yang paling realistis.
‎
‎Selain persoalan administrasi, alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah daerah adalah penurunan harga barang dibandingkan asumsi awal perencanaan.
‎
‎Namun hingga kini, belum tersedia data terbuka yang memisahkan sisa anggaran akibat efisiensi belanja dengan sisa anggaran akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan program.
‎
‎Kondisi tersebut membuat publik kesulitan menilai kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
‎
‎Pola keterlambatan serapan anggaran ini bukan kali pertama terjadi. Hampir setiap tahun, realisasi APBD cenderung menumpuk di akhir tahun demi memenuhi target pelaporan, sementara manfaat program dirasakan masyarakat dengan jeda waktu yang panjang.
‎
‎Bahkan, sejumlah program unggulan kepala daerah turut terdampak. Salah satunya program Santri Entrepreneur yang hingga mendekati akhir tahun belum menunjukkan capaian terukur maupun penjelasan terbuka terkait realisasi anggarannya.
‎
‎Lebih lanjut, Noris Sabit juga mendorong Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD Sumenep untuk membuka data OPD penyumbang sisa anggaran terbesar, termasuk daftar program yang tertunda.
‎
‎”Langkah ini penting agar APBD tidak hanya menjadi angka administratif, melainkan benar-benar berdampak bagi kepentingan publik,”tegas dia.
‎
‎Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Achmad Syahwan Effendi, menyatakan bahwa realisasi anggaran terus mengalami peningkatan menjelang akhir tahun.
‎
‎Ia mengklaim seluruh OPD saat ini masih menggenjot penyerapan anggaran.
‎
‎“Sudah meningkat menjadi 85,5 persen per 16 Desember kemarin,” ujar Syahwan Effendi saat dikonfirmasi, Sabtu (20/12/2025).***