Datangi Kantor Demokrat Sumenep, AMS Lanjutkan Aksi Tolak Pilkada Tidak Langsung

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung.
‎
‎Kali ini, mahasiswa mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
‎
‎Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian protes yang dilakukan secara berkelanjutan di sejumlah kantor partai politik.
‎
‎Sebelumnya, AMS telah menyampaikan penolakan serupa di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar Sumenep.
‎
‎Dalam orasinya, salah satu orator aksi, Zainuddin, menilai wacana Pilkada tidak langsung sebagai sinyal kemunduran demokrasi.
‎
‎Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik otoritarianisme yang pernah dialami bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.
‎
‎“Perjuangan reformasi dibayar mahal dengan darah, penculikan, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Jika Pilkada tidak langsung disahkan, itu sama saja dengan membuka kembali lembaran kelam sejarah,” ujar Zainuddin di hadapan massa aksi, Selasa, (13/01/26).
‎
‎Pandangan serupa juga disampaikan orator lainnya, Tolak Amir. Ia menilai situasi politik saat ini menunjukkan gejala bangkitnya kembali sistem kekuasaan yang mengekang partisipasi rakyat.
‎
‎“Pilkada tidak langsung adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Ini bukan sekadar soal mekanisme, tetapi soal kedaulatan rakyat,” tegasnya.
‎
‎Menurut Amir, alasan pemerintah yang kerap mengaitkan wacana tersebut dengan mahalnya biaya politik dan maraknya politik uang dinilai tidak tepat sasaran.
‎
‎Ia menegaskan, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui evaluasi dan penegakan hukum, bukan dengan mengurangi hak politik masyarakat.
‎
‎“Jika biaya politik dianggap mahal, yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan justru mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri,” kata dia.
‎
‎Lebih lanjut, dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan AMS, Tijanuz Zaman, menyerahkan dokumen tuntutan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi.
‎
‎Mereka meminta Partai Demokrat turut menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung di tingkat pusat.
‎
‎Menanggapi aspirasi itu, Indra Wahyudi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, menyampaikan apresiasi atas gerakan mahasiswa yang dinilainya sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
‎
‎Pihaknya memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pengurus partai di tingkat nasional.
‎
‎“Kewenangan terkait aturan Pilkada berada di pemerintah pusat. Namun, setiap aspirasi dari masyarakat, termasuk mahasiswa, akan kami sampaikan,” ucap dia.
‎
‎Indra juga menegaskan bahwa wacana Pilkada tidak langsung masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
‎
‎Menurut dia, Partai Demokrat tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.
‎
‎“Berbicara soal demokrasi, Partai Demokrat memiliki komitmen yang kuat. Kami tetap berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi dalam menyikapi setiap kebijakan,” jelas Indra.***