NEWS DIMADURA, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan alasan di balik pembentukan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penjelasan ini disampaikan dalam acara pelantikan pejabat eselon II Kemenko Infrastruktur di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung BJ Habibie, BRIN, Jumat (15/11).
“Presiden Prabowo Subianto secara khusus mendirikan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini dengan harapan kita bisa membantu beliau untuk semakin menyukseskan pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ungkap AHY di hadapan para pejabat baru yang dilantik, sebagaimana disiarkan dalam akun Agus Yudhoyono, Jumat 15 November 2024.
Kementerian ini bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dari ujung barat Indonesia hingga ujung paling timur. “Sekaligus tentunya kita menghadirkan kesejahteraan yang lebih terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah dari Aceh hingga Papua,” tuturnya.
“Jadi bapak Presiden Prabowo Subianto jelas dalam asa citanya, dalam visi-misinya, yang beliau sampaikan secara berulang-ulang, bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, tidak boleh jalan di tempat. Tidak boleh kalah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya,” papar dia menambahkan.
AHY kemudian menyampaikan optimismenya terhadap kontribusi jajaran Kemenko Infrastruktur mengenai garis koordinasi antar kementerian-kementerian teknis terkait.
“Ini sesuatu yang baru sekali kita tata karena sebelumnya Kemenko ini belum ada. Tapi sebagian besar personel merupakan personel termasuk para pejabat di jajaran Kemenko Marves terdahulu, sehingga saya senang banyak yang sudah memiliki pengalaman,” ungkapnya.
Dalam pidatonya, AHY menjelaskan bahwa tugas khusus Kemenko Infrastruktur adalah mengoordinasikan proyek-proyek infrastruktur nasional, berbeda dengan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan.
“Jadi kalau nanti dirasakan ada perubahan-perubahan, karena memang sudah tidak lagi sama tugas pokok dan fungsi dengan Kemenko Marves terdahulu. Nah, sekarang spesifik pada infrastruktur sehingga nomenklaturnya banyak yang berubah,” jelasnya.
Meski ada perubahan struktur dan nomenklatur, AHY menegaskan bahwa program strategis yang sudah berjalan dengan baik di Kemenko Marves tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di kementerian baru ini.
Sebelum menutup keterangan, AHY mengakui bahwa Kemenko Infrastruktur masih dalam tahap penataan, terutama dalam hal personel dan alokasi anggaran bersama Kementerian Keuangan.
“Saya berharap tentunya jajaran bisa segera berlari walaupun tentu masih banyak hal yang perlu kita tata secara internal. Namun secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan untuk belanja masalah sekaligus menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini,” tutup Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, AHY.***
