NEWS DIMADURA, SUMENEP -Aliansi Kopri Sumenep Jawa Timur bmengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap serangkaian tindakan yang melibatkan Ketua DPRD Sumenep. Kamis (10/10/2024).
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah razia yang dilakukan Ketua DPRD di tempat prostitusi.
Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang etika kepemimpinan serta penegakan hukum yang seharusnya dijunjung oleh seorang pejabat publik.
“Razia tersebut memunculkan pertanyaan, apa yang sebenarnya menjadi latar belakang tindakan Ketua DPRD? Apakah langkah ini benar-benar didasari oleh niat untuk menegakkan hukum, atau ada motif lain di baliknya?” ujar Kord. Aliansi kopri sumenep yuliana putri, kamis (10/10/224).
Tidak hanya soal razia, Aliansi putr yiuliana putri juga menyoroti dugaan pemalakan yang dilakukan Ketua DPRD terhadap tiga mucikari di kawasan tersebut.
Menurutnya, tindakan pemalakan merupakan tindak kriminal yang tidak bisa ditoleransi, terlebih dilakukan oleh seorang pemimpin publik.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi yang transparan dan objektif.
“Kami mengecam keras dugaan pemalakan ini. Jika terbukti, pelaku harus diberikan sanksi tegas. Tindakan ini jelas mencoreng martabat lembaga DPRD dan merusak citra Kabupaten Sumenep,” tegas putri.
Putri juga mempertanyakan janji Ketua DPRD untuk “membersihkan” tempat prostitusi. Ia menilai, janji ini perlu dikaji lebih lanjut karena dikhawatirkan hanya akan memindahkan masalah tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan.
“Kami ingin tahu, apa yang dimaksud dengan ‘membersihkan’? Apakah hanya sekadar menyingkirkan satu masalah dan memindahkannya ke tempat lain? Solusi yang diberikan harus benar-benar menyeluruh dan berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, putri juga menyinggung soal surat audiensi yang hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait.
Namu nantinya kata ia aksi demonstrasi akan menjadi langkah terakhir jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami tetap berharap ada dialog terbuka untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika tidak ada respons, kami tidak akan segan untuk melakukan aksi demonstrasi,” katanya.
Selain itu, Putri menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan, terutama terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Pihaknya menilai bahwa perempuan sering kali menjadi korban dalam berbagai kasus, termasuk KDRT, dan pemerintah daerah harus serius dalam menangani masalah ini.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan KDRT, serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Aturan-aturan dalam perda perlindungan perempuan juga harus benar-benar ditegakkan,” tutupnya.***
