AMS Demo Pemkab Sumenep Tuntut Jangan Jadi Perisai ASN Pelanggar Hukum

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Sejumlah Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura Jawa Timur, Rabu (28/5/2025).
‎
‎Mereka menuntut agar pemerintah daerah menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas birokrasi, serta tidak melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pelanggaran hukum.
‎
‎Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menyoroti kasus dugaan pemerasan yang melibatkan seorang ASN aktif di lingkungan Inspektorat Sumenep, bernama JF (59).
‎
‎Kasus ini bermula dari pemerasan terhadap Kepala Desa di Kecamatan Batang-batang yang terjadi pada 23 Mei 2025 lalu.
‎
‎JF diamankan polisi di kediamannya di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, bersama seorang anggota LSM, SB.
‎
‎Koordinator Lapangan AMS, Ahyatul Karim, menegaskan bahwa Pemkab Sumenep harus bersikap transparan dan tidak memberikan perlindungan apapun kepada ASN yang melanggar hukum.
‎
‎“Pemerintah daerah harus hadir sebagai penegak etika birokrasi, bukan sebagai pelindung para pelanggar,” ujarnya.
‎
‎Selain menuntut sikap tegas dari Pemkab, AMS juga meminta agar pihak kepolisian mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan terbuka.
‎
‎Ia meinilai hal itu penting untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang di wilayah ujung timur Pulau Madura.
‎
‎“Keterlibatan ASN dalam kasus seperti ini sangat mencederai kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan, bukan menimbulkan kekecewaan masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Di sisi lain, Badrul, yang merupakan salah satu pejabat dari Inspektorat Sumenep, ketika berhadapan langsung dengan kerumunan massa aksi, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan perlindungan atau dukungan kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
‎
‎Sikap ini menunjukkan komitmen Inspektorat untuk menegakkan aturan dan hukum tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.
‎
‎“Kami jamin seratus persen dan pastikan tidak akan membekingi pelanggar hukum, siapapun dia,” tegas Badrul.***