AMS Gelar Demo Kritik 100 Hari Kepemimpinan Fauzi-Imam di Pemkab Sumenep

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep,  Madura Jawa Timur, Senin (19/5/25).
‎
‎Aksi tersebut, digelar untuk mengevaluasi 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati Imam Hasyim, yang dinilai kurang maksimal mewujudkan janji kampanye serta belum menunjukkan perubahan berarti bagi masyarakat.
‎
‎Para massa aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa mencoba memasuki area kantor Pemkab. Saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian tak terhindarkan, meskipun situasi akhirnya tetap terkendali.
‎
‎Koordinator aksi, Abd Halim, menyampaikan kekecewaannya atas kondisi pemerintahan saat ini.
‎
‎Ia menilai slogan “Bismillah Melayani” yang selama ini digaungkan hanya menjadi retorika politik tanpa implementasi nyata di lapangan.
‎
‎“Dalam 100 hari ini, kami tidak melihat adanya perubahan substansial. Pelayanan publik masih buruk, pembangunan belum merata, dan penegakan hukum tak menunjukkan perbaikan. Ini jauh dari janji-janji yang dulu disampaikan saat kampanye,” tegasnya.
‎
‎Halim juga menyoroti sejumlah OPD yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik, di antaranya:
‎
‎-Dinas PUTR Masih banyak jalan poros kabupaten yang rusak berat dan belum diperbaiki. Kondisi ini mencerminkan buruknya perencanaan, rendahnya kepedulian terhadap infrastruktur dasar, serta lambannya respon terhadap kebutuhan masyarakat.
‎
‎-DISBUDPORAPAR Kurangnya pelayanan yang ada di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Parwisata yang tak mampu mencerminkan Tagline “BISMILLAH MELAYANI” kurangnya pelayanan terhadap Pemuda yang ada di Kabupen Sumenep.
‎
‎Kalender ivent yang kurang menyentuh terhadap masyarakat, yang mana penempatannya hanya dipusatkan di kota saja, bah kan tidak menyentuh kepulauan sama sekali.
‎
‎-Dinas Sosial Lemahnya pengawasan dan kurang ketelitian Dinas Sosial terhadap bantuan musollah, yang mana bantuan tersebut tidak sampai ke tangan yang baik.
‎
‎Kemudian BUMD yang dinilai Jadi Beban, Bukan Solusi Ekonomi Daerah BUMD seperti PT WUS dan PT Sumekar tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, namun sebaliknya, mereka justru membebani APBD.
‎
‎Ia menilai kinerja Pemkab Sumenep selama ini minim arah dan harapan.
‎
‎“Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya absen secara fisik, tapi juga gagal menghadirkan kepemimpinan yang melayani. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mampu menerjemahkan semangat pelayanan itu dalam kerja nyata,” katanya.
‎
‎Demonstrasi berakhir dengan kekecewaan yang mendalam tanpa adanya bupati dan wakil bupati Sumenep yang menemui massa.
‎
‎Halim menegaskan bahwa kehadiran mereka murni untuk menyampaikan aspirasi rakyat, namun tidak ditanggapi dengan itikad baik.
‎
‎“Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Namun, tidak ada bupati dan wakil bupati Sumenep yang hadir menemui kami. Ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap semangat melayani rakyat,” lanjut Halim
‎
‎Ia mengungkapkan, mahasiswa akan terus menjadi pengawal rakyat. Jika tuntutan diabaikan, eskalasi aksi tidak bisa dihindarilakukan karena Aksi ini merupakan bentuk partisipasi aktif mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat.
‎
‎”Bismillah Melayani”, publik menanti bukti konkret, bukan sekadar pencitraan politik,”pungkas Halim.
‎
‎Dalam aksi tersebut, AMS mengajukan tiga tuntutan utama:
‎
‎1.Pemerintah Kabupaten Sumenep (Fauzi-Imam) merealisasikan semua program unggulan dalam janka Tiga bulan.
‎
‎2. Bubarkan BUMD yang menjadi parasit APBD.
‎
‎3. Evaluasi semua OPD yang tidak merepresentasi kan tata kelola pemerintahan yang baik.***