NEWS DIMADURA, SUMENEP – Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menduga kuat ada permainan dalam penanganan kasus narkoba oleh Polres Sumenep.
Dugaan ini muncul setelah dua terduga kasus narkoba, Rm (34) dan RS (38), yang ditangkap Unit Reskrim Polsek Dungkek, diduga dipaksakan bisa direhabilitasi melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).
“Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa dua terduga kasus narkoba atas nama Rm (34) dan RS (38) itu lolos dari jerat hukum karena direhabilitasi pasca dilakukan RJ,” ungkap Koordinator BEMSU, Moh. Syauqi, kepada sejumlah media, Rabu 15 Januari 2024.
“Jadi patut diduga Polres Sumenep sengaja membiarkan Riyanto bebas berkeliaran. Artinya, jika benar demikian, Polres main mata dong,” keluhnya, menambahkan.
Syauqi menantang Polres Sumenep segera menjelaskan kepada publik terkait kasus dua terduga narkoba tersebut, dan mendesak agar Riyanto, yang disebut sebagai bandar, segera ditangkap.
“Kok bisa disebutkan dalam rilis, penangkapan dua terduga itu kok di Bukit Kalompek saja. Padahal harusnya dua TKP. Ada saksinya itu,” ungkapnya.
“Kalau polisi bilang butuh alat bukti, bukankah kedua terduga memang sering menyebut dapat narkoba dari Riyanto. Apalagi, kabarnya beberapa terdakwa kasus narkoba sebelumnya, di persidangan, juga menyebut-nyebut nama dia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menetapkan dia sebagai DPO,” imbuh tegas.
Syauqi mengancam akan membawa kasus ini ke Polda Jatim jika Polres Sumenep tidak segera bergerak menetapkan Riyanto sebagai DPO dan menangkapnya.
“Mari bersama kita kawal kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai generasi muda dan masyarakat terjerumus dengan sabu-sabu yang dilarang oleh agama dan negara,” ajak Syauqi.
Terpisah, Plt Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti Sutioningtyas, membantah dugaan manipulasi terkait lokasi penangkapan kedua terduga yang merupakan warga Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang tersebut.
Menurut Widi, kedua terduga memang ditangkap di Wisata Bukit Kalompek sesuai dengan keterangan Kanit Reskrim Polsek Dungkek, Aipda Joko Dwi kepada sejumlah media.
“Itu satu TKP, saya sudah mengecek. Saya barusan mendapat laporan dari Polsek Dungkek,” katanya, Selasa (14/01/2015).
Padahal, satu di antara kedua terduga ditangkap saat hendak menyalurkan sabu ke wilayah Pulau Oksigen Giliyang, Dungkek.
Terkait penerapan RJ, Widiarti menyatakan bahwa langkah ini dilakukan karena kedua tersangka dianggap pengguna, bukan pengedar.
“RJ itu tidak melihat batas umur. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, mereka bisa dilakukan RJ karena ketergantungan, dia itu pengguna, bukan pengedar,” kilahnya.
Widiarti menjelaskan, permohonan RJ berasal dari pihak keluarga tersangka. Saat ini, keduanya telah menjalani asesmen di BNNK dan dipindahkan ke Klinik Ghana Prima, Pamekasan.
Selain itu, ia juga mengakui adanya biaya untuk proses RJ. “Asesmen itu memang ada biayanya. Untuk rehabilitasi, biayanya mahal, kalau kasus yang kemarin (Tersangka Narkoba Pulau Sapeken, yang direhabilitasi di RSUD Moh. Anwar Sumenep, red) itu sekitar Rp17 juta, sesuai kebutuhan di RSUD atau klinik rehabilitasi,” bebernya.
Eks Kapolsek Sumenep Kota itu lanjut menyatakan bahwa Riyanto, yang disebut sebagai bandar oleh para tersangka, sulit ditangkap.
“Kami sudah mendatangi rumahnya, tetapi tidak ada barang bukti di sana. Untuk menerbitkan DPO, kami membutuhkan alat bukti kuat. Ini bukan tindak pidana umum, melainkan jaringan kuat,” tandasnya.***
