NEWS DIMADURA, SUMENEP –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Acara yang berlangsung di lantai 2 Kantor Bupati Sumenep tersebut diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep dan dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dar Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Bakorwil IV) Pamekasan, karena digelar lebih awal dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Kami tidak menutup aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan melalui ruang konsultasi RKPD ini agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”ujar Edy Rasiyadi dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Sufi Agustini, mengapresiasi inisiatif Pemkab Sumenep dalam menyerap aspirasi publik sejak tahap awal perencanaan.
“Kami mengapresiasi forum ini. Sebab, ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas,”kata Sufi Agustini.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perwakilan masyarakat yang aktif memberikan masukan strategis terkait pembangunan daerah.
Ditempat itu pula, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto mengatakan menyampaikan harapannya agar hasil diskusi dalam forum ini benar-benar dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan daerah.
“Kami berharap masukan dari forum ini dapat menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan sesuai dengan regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dengan pendanaan dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2025.
“Melalui forum ini, kami menegaskan untuk terus meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan, guna menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan”tutupnya***
