Indra Wahyudi Klarifikasi soal Status WhatsApp: “Itu Bentuk Penolakan Framing Trans7, Bukan Kritik ke Pesantren

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi, meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya menilai pesantren sebagai lembaga feodal.

Menurutnya, pemberitaan tersebut lahir dari kesalahpahaman terhadap konteks status WhatsApp pribadinya yang diunggah Rabu (22/10), bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2025.

Indra menjelaskan, unggahannya itu sama sekali bukan kritik terhadap pesantren, melainkan bentuk penolakan terhadap framing tayangan Xpose Trans7 yang sempat menyorot Pondok Pesantren Lirboyo dengan narasi feodalisme.

“Pertama, kenapa hanya status itu yang diberitakan? Padahal sebelumnya, saya juga sudah menulis di status WA bahwa kami, sebagai politisi sekaligus Ketua Demokrat, menolak keras framing Trans7 yang menjadikan Lirboyo sebagai objek pemberitaan, apalagi menyebutnya sebagai simpul feodalisme pesantren,” tegas Indra, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, Kiai Mansyur sebagai tokoh besar Lirboyo justru dikenal sebagai sosok yang sederhana, santun, dan tawaduk. Karena itu, menurut Indra, sangat keliru jika tayangan televisi menampilkan pesantren tersebut dengan sudut pandang feodalistik.

“Kiai Mansyur itu bukan figur yang mengajarkan kepongahan atau kecongkakan. Beliau teladan dalam kesederhanaan. Jadi jelas, saya menolak keras jika pesantren disamakan dengan sistem feodal sebagaimana framing dalam pemberitaan Trans7,” lanjutnya.

Baca Juga:

Quelle expérience de jeu offre Club Player Casino sur smartphone

Indra menjelaskan, status WhatsApp yang kemudian viral adalah lanjutan dari pandangannya sebelumnya, di mana ia mengunggah ulang video dari akun TikTok yang menampilkan oknum kiai muda menaburkan uang kepada para santrinya.

“Nah, ketika saya upload ulang video dari TikTok itu, saya tulis narasi: ‘Kalau caranya begini ke santri, baru saya sependapat ini cara yang feodal.’ Artinya, itu bentuk kritik atas perilaku individu tertentu, bukan pesantren secara umum. Sekaligus itu menjadi penegasan sikap saya yang menolak keras pelabelan feodal terhadap Lirboyo,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut seharusnya dibaca secara utuh, karena konteksnya adalah ajakan kepada masyarakat untuk lebih bijak memahami framing media dan tidak terjebak pada kesimpulan sepihak.

“Saya hanya ingin mengajak masyarakat agar bisa berpikir moderat dan kritis. Jangan langsung menelan mentah potongan video atau pemberitaan yang tidak lengkap. Kita perlu membaca dengan kepala dingin,” ajak dia.

Indra juga menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati pesantren sebagai benteng moral bangsa, tempat lahirnya generasi berilmu dan berakhlak. Sebagai politikus yang dekat dengan kalangan santri, ia ingin perdebatan ini menjadi ruang pembelajaran bersama tentang pentingnya literasi media.

“Saya ini tumbuh di lingkungan pesantren. Justru saya ingin menjaga marwahnya agar tidak terseret dalam tafsir sempit akibat framing yang tidak adil,” ucapnya.

Sebelumnya, mahasiswi Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Sumenep, Amel Yuni, menilai pandangan yang mengaitkan pesantren dengan feodalisme sebagai keliru dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Amel menegaskan bahwa hubungan antara kiai dan santri bukan hubungan raja dan budak, melainkan hubungan spiritual yang berlandaskan cinta, penghormatan, dan keikhlasan.

Ia juga menyebut pesantren menjunjung tinggi kesetaraan dan keilmuan, bukan status sosial.

“Menilai pesantren sebagai lembaga feodal sama saja mengabaikan sejarahnya sebagai pusat pemberdayaan rakyat,” ujarnya kepada kabarbaru, Jumat (24/10).

Menanggapi hal itu, Indra mengapresiasi pandangan Amel sebagai bagian dari dinamika berpikir kritis di kalangan mahasiswa.

“Saya justru menghargai pendapat adik-adik mahasiswa. Itu tanda ruang intelektual masih hidup. Yang penting, mari kita berdiskusi dengan santun dan tidak terjebak pada kesalahpahaman,” pungkas Indra Wahyudi.