Janji “Listrik 100%” Terkoyak, Surat Terbuka Warga Ra’as Tuding PLN Gagal

NEWS SUMENEP, DIMADURA — Empat tahun setelah peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ra’as oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masyarakat Pulau Ra’as kembali hidup dalam kegelapan.

Harapan besar atas janji elektrifikasi 100 persen yang digaungkan PLN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini berubah menjadi kekecewaan mendalam.

Warga Pulau Ra’as melayangkan surat terbuka kepada PT PLN (Persero) setelah pemadaman listrik tanpa jadwal terus terjadi hampir setiap hari.

Mewakili masyarakat setempat, surat terbuka yang ditandatangani Subhan Aziz, menilai kondisi kelistrikan di Ra’as telah berubah menjadi persoalan sistemik dan membuktikan kegagalan PLN menjaga keandalan pasokan energi.

“Solusi jangka panjang satu-satunya adalah penambahan mesin baru yang andal. Upaya tambal sulam selama ini telah gagal total,” tulis Subhan dalam surat terbuka itu, Selasa (11/11).

Menurut warga, pemadaman listrik yang kerap terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menyebabkan kerusakan peralatan elektronik dan menghambat usaha kecil yang bergantung pada listrik.

Baca Juga:

Dirut BPRS Apresiasi Sumenep Sun Run 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat Sambut 2026

Mereka juga menuding lemahnya manajemen aset dan perawatan mesin di PLTD Ra’as sebagai penyebab utama kerusakan berulang.

“Jika kerusakan teknis terus berulang, pertanyaannya adalah mengapa standar perawatan dan manajemen aset di PLTD Ra’as begitu rendah,” lanjutnya.

Dalam surat itu, masyarakat menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PLTD, transparansi perencanaan perbaikan, dan langkah nyata menuju pelayanan listrik 24 jam.

Mereka menyebut bahwa masyarakat tak lagi membutuhkan permintaan maaf atau penjelasan teknis yang berulang, tetapi tindakan konkret dari PLN.

“Kami mencari manajer listrik yang kompeten, bukan sekadar kolektor mesin rusak,” sindirnya.

Ironisnya, kondisi krisis listrik yang kini menimpa Ra’as justru berbanding terbalik dengan optimisme yang dulu disampaikan PLN dan Pemprov Jatim pada akhir 2019.

Dalam rilis resmi Diskominfo Provinsi Jawa Timur (1 Desember 2019), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menandai peresmian PLTD Ra’as berkapasitas 800 kW dan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa pulau di Sumenep, termasuk Tonduk, Goa Goa, Masakambing, Pagerungan Kecil, Paliat, Sakala, Sabuntan, dan Saubi.

Dalam peresmian tersebut, Khofifah memuji langkah PLN dan menyebut proyek itu sebagai tonggak penting menuju rasio elektrifikasi 100 persen di Jawa Timur pada tahun 2020.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan PLN bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi langkah maju untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen dan memastikan seluruh masyarakat Jatim dapat menikmati listrik,” kata Khofifah kala itu.

Gubernur Jatim juga menegaskan, dengan terpenuhinya kebutuhan listrik di wilayah kepulauan seperti Sumenep, maka potensi ekonomi maritim, pendidikan, dan UMKM akan meningkat pesat.

“Kalau habis gelap terbitlah terang, dan terang itu artinya anak-anak bisa belajar lebih lama, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan di cold storage, dan UMKM lebih bergairah,” tambahnya.

Namun, janji manis itu kini terasa seperti ironi. Sejak PLTD Ra’as diresmikan empat tahun lalu, masyarakat justru semakin sering mengalami pemadaman.

Alih-alih menikmati listrik yang stabil, mereka terjebak dalam siklus padam-hidup yang tak menentu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN, Supangkat Iwan Santoso, menyebut pembangunan PLTD dan PLTS tersebut merupakan langkah strategis untuk mendongkrak rasio elektrifikasi di wilayah dengan capaian rendah, terutama Kabupaten Sumenep yang pada Oktober 2019 baru mencapai 64,99 persen.

“Persoalan inilah yang mendasari PLN meresmikan satu PLTD dan delapan PLTS di Sumenep. Ini bukti konsistensi PLN dalam menggunakan energi baru terbarukan dan memastikan listrik menjangkau pelosok negeri,” ucap Supangkat saat itu.

Supangkat juga menegaskan bahwa proyek tersebut diharapkan bisa menjadi simbol percepatan elektrifikasi di Madura, termasuk pemberian listrik gratis bagi 2.000 kepala keluarga melalui program PLN Peduli. Namun, harapan itu kini terbantahkan oleh realitas krisis yang menimpa Ra’as.

Empat tahun berlalu sejak peresmian itu, warga justru merasa dikhianati oleh janji terang benderang yang tak pernah terwujud.

Mereka menilai bahwa proyek PLTD Ra’as gagal menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sementara PLN memilih bungkam di tengah sorotan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait surat terbuka warga Ra’as maupun langkah konkret untuk menyelesaikan krisis listrik yang terus berulang.***