JUDUL ITU LAHIR dalam perjalanan dari Bangkal ke Totosan. Kebetulan, pikiran tentang makna "nakal" sedang berkecamuk dalam kepala. Ingin menulis macam-macam makna nakal ala wartawan, LSM, pejabat eksekutif, dan kenakalan DPR. Eh DPR, anggota parlemen maksud saya.
Maunya, tulisan ini ingin kutulis bentuk kolom. Kutaburi sedikit bumbu budaya, sejarah, filsafat, linguistik, hermeneutik, dan lain sebagainya. Biar nakalnya tidak sekadar nakal, tetapi juga berpengetahuan.
Kata kuncinya tiga: nakal, kenakalan, dan anggaran. Jika ketiganya dikaitkan secara linguistik, maknanya bisa merembet ke mana-mana. Apalagi kalau diteruskan pada kajian kasus.
Dalam bahasa sehari-hari, nakal identik dengan anak kecil yang sulit diatur. Namun, semakin dewasa seseorang, kenakalannya justru semakin canggih. Anak kecil mencuri mangga tetangga. Orang dewasa, bisa mencuri perhatian, kesempatan, bahkan uang rakyat.
Bedanya, anak kecil biasanya dimarahi. Orang dewasa, malah dipanggil terhormat.
Secara semantik, nakal dapat berarti usil, menyimpang, atau melanggar kebiasaan. Dalam konteks tertentu, ia juga menjadi eufemisme; kata lunak untuk perbuatan yang keras akibatnya.
Orang yang mengakali aturan disebut lihai. Yang mengubah angka disebut kreatif. Yang mempermainkan kewenangan disebut sedang bermanuver.
Begitulah bahasa bekerja. Ia bisa menjelaskan kenyataan, sekaligus menyamarkan keburukan.
Jangan-jangan, yang membedakan kenakalan anak-anak dan orang dewasa bukan wataknya, melainkan kemampuan menyusun alasan.
Anggaran Kenakalan
Setiap kenakalan punya anggaran. Ada yang membutuhkan uang, ada yang menghabiskan waktu, ada pula yang ongkosnya dibebankan kepada orang lain.
Pemain judi online menganggarkan saldo. Orang yang berselingkuh menganggarkan perjalanan dan alasan. Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, jika terbukti melakukannya, mungkin menganggarkan lebih banyak hal: kepentingan, jaringan, bahkan risiko.
Kenakalan juga mengenal biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya tak terduga. Masalahnya, pelaku sering hanya menghitung keuntungan. Kerugian orang lain tidak masuk pembukuan.
Dalam kebudayaan kita, urusan pembagian kadang dibungkus musyawarah, kedekatan, dan rasa sungkan. Semuanya baik selama tidak dipakai untuk mengamankan kepentingan sendiri.
Sebab, berbagi berbeda dengan membagi-bagi. Yang pertama memikirkan keadilan. Yang kedua bisa sekadar memastikan semua orang dalam lingkaran kebagian.
Nakal ke Anggaran
Nakal ke anggaran berbeda dengan anggaran kenakalan. Yang pertama mengarah pada tindakan mempermainkan alokasi. Yang kedua merupakan rencana untuk membiayai kenakalan.
Saat sampai ke pikiran itu, saya kok jadi teringat perdebatan antara wartawan dengan anggota parlemen di grup WhatsApp Jurnalis DPRD Sumenep yang kubaca tadi pagi. Wartawan mempersoalkan dugaan pengaturan anggaran media oleh Banggar DPRD. Sementara anggota dewan meminta agar tidak berprasangka buruk.
Sambil mbonceng istri dan anak, dari Bangkal ke Totosan, pikiranku kok malah jadi berkelana ke mana-mana.
Sejak kapan anggaran menjadi sesuatu yang perlu diperebutkan? Bukankah anggaran semestinya menjawab kebutuhan, bukan membangun ketergantungan?
Dalam pemerintahan, anggaran adalah instrumen kebijakan. Ia menentukan prioritas dan distribusi sumber daya. Karena itu, pertanyaan mengenai alokasi media semestinya dijawab dengan kriteria yang terang, mekanisme yang terbuka, dan pertanggungjawaban yang bisa diperiksa.
Wartawan berhak bertanya. Tetapi wartawan juga perlu memeriksa kepentingannya sendiri. Kritik jangan berhenti ketika perusahaan sendiri sudah kebagian.
Kalau tidak, kita hanya sedang menyaksikan perebutan jatah yang masing-masing pihak ingin sebut perjuangan.
Anggaran Dosa
Dalam sejarah peradaban, manusia belajar menghitung hasil panen, menyimpan persediaan, menarik pajak, dan membagi sumber daya. Dari kebutuhan itulah administrasi berkembang. Negara modern kemudian menyusun anggaran dengan aturan yang lebih sistematis.
Namun, sejak manusia belajar menghitung, muncul pula pertanyaan: siapa yang menghitung, siapa yang menentukan, dan siapa yang menikmati hasilnya?
Angka memang tampak netral. Tetapi keputusan di belakangnya dibuat manusia. Manusia punya kepentingan, ambisi, dan kelemahan.
Lanjut, bagaimana jika kita membuat istilah anggaran dosa?
Bukan untuk menyediakan jatah pelanggaran setiap bulan. Bukan pula agar orang bisa berbuat salah dengan perasaan lebih tenang.
Anggaran dosa adalah metafora tentang biaya moral yang sering tidak dihitung. Kepercayaan yang rusak, kesempatan yang hilang, pelayanan publik yang tertunda, hingga penderitaan orang lain.
Barangkali, inilah kesadaran baru yang perlu kita pelihara: mengenali kenakalan sendiri sebelum sibuk menghitung kenakalan orang lain.
Sebab, manusia paling berbahaya bukan selalu yang paling nakal. Bisa jadi, justru yang merasa dirinya tidak pernah nakal.
Rupanya, dan pada akhirnya, ternyata saya harus mulai menyusun anggaran kenakalan sendiri. Bukan untuk menambah daftar dosa, melainkan membatasi kecenderungan buruk yang selama ini terlalu mudah saya maklumi.
Itu saya anggap penting. Sebab, jika semua orang punya anggaran kenakalan, bukankah kenakalan itu akan terkontrol dengan sendirinya?
Totosan, Senin malam
12 Oktober 2026 | 20.46 WIB
