Penulis: H. Musaffa Safril, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur
***
Pada setiap peringatan hari jadi, pemerintah memiliki alasan untuk menyampaikan capaian pembangunan. Itu wajar. Pemerintah memang perlu menjelaskan apa yang telah dikerjakan dan hasil yang berhasil dicapai.
Namun, peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2026 juga harus menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kritis: siapa yang paling menikmati hasil pembangunan, siapa yang masih tertinggal, dan siapa yang bertanggung jawab atas target-target yang belum tercapai?
Pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme terhadap Jawa Timur. Justru sebaliknya, ini merupakan wujud kepedulian terhadap masa depan provinsi yang memiliki potensi ekonomi, sumber daya manusia, tradisi pesantren, dan kekuatan sosial yang besar.
Kita tidak boleh terjebak pada kebanggaan administratif, seolah keberhasilan menyusun program identik dengan keberhasilan menyelesaikan persoalan. Pembangunan harus dinilai dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Sebab, rakyat tidak membayar pajak untuk membiayai laporan keberhasilan. Rakyat membayar pajak agar negara hadir menyelesaikan persoalan mereka.
Pertumbuhan Tinggi, Tetapi Siapa yang Menikmati?
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp930 triliun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi.
Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi angka yang berdiri sendiri, terpisah dari kenyataan sosial.
