Ini harus menjadi alarm kebijakan.
Kita perlu berhenti menganggap pembangunan pendidikan selesai ketika anak terdaftar di sekolah dan anggaran terserap. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah anak-anak benar-benar belajar, apakah mereka menguasai kemampuan dasar, dan apakah mereka memiliki peluang melanjutkan pendidikan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.
Pemerintah provinsi harus memperjelas intervensi terhadap sekolah yang tertinggal, memperkuat kualitas guru, dan memastikan anggaran pendidikan menghasilkan perbaikan pembelajaran yang terukur.
Jawa Timur juga memiliki kekuatan pesantren yang luar biasa. Pesantren perlu memperoleh ruang yang proporsional dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk dalam penguatan sains, teknologi, kewirausahaan, dan keterampilan profesional.
Kita ingin anak-anak Jawa Timur memiliki akhlak yang kuat sekaligus kemampuan intelektual yang mumpuni. Mereka harus mampu memasuki dunia kerja, membangun usaha, dan menciptakan inovasi.
Jangan sampai kita bangga dengan besarnya jumlah peserta didik, tetapi kurang serius mengukur kualitas pengetahuan yang mereka peroleh.
Kesehatan: Target yang Meleset Harus Menghasilkan Koreksi
Kesehatan adalah hak masyarakat dan kewajiban pelayanan publik.
Karena itu, capaian program kesehatan harus diuji berdasarkan manfaat yang diterima warga.
Dalam evaluasi LKPJ 2025, DPRD Jawa Timur mencatat keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 88,17 persen, di bawah target 89–90 persen. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB mencapai 77,29 persen, sedangkan targetnya 95 persen. Pemeriksaan Kesehatan Gratis terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen.
