Kritik tidak boleh diperlakukan sebagai gangguan terhadap pemerintahan. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat, selama disampaikan dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintahan yang percaya diri tidak perlu alergi terhadap evaluasi. Justru keterbukaan terhadap koreksi menunjukkan kesediaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
GP Ansor Jawa Timur memandang pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, ekonomi desa, dan pemberdayaan generasi muda.
Namun, kolaborasi tidak berarti menghilangkan independensi sikap. Organisasi kepemudaan harus tetap memiliki keberanian menyampaikan persoalan yang dirasakan masyarakat.
Kami ingin Ansor hadir di tengah petani yang membutuhkan kepastian pasar, pelaku UMKM yang memerlukan akses pembiayaan, anak muda yang mencari pekerjaan layak, serta masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan publik berkualitas.
Kami juga ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi melalui inovasi, pendampingan, penguatan kapasitas, dan pengembangan usaha produktif.
Tetapi pemerintah tidak boleh menyerahkan seluruh persoalan struktural kepada inisiatif masyarakat. Pemberdayaan warga harus berjalan bersama tanggung jawab pemerintah dalam membangun sistem yang adil dan efektif.
Kebijakan yang bermanfaat harus didukung. Kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat harus dikoreksi. Kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan keberanian untuk mengingatkan.
Itulah posisi masyarakat sipil yang sehat: bekerja bersama tanpa kehilangan daya kritis.
Pada usia ke-81, Jawa Timur membutuhkan keberanian untuk menguji hasil pembangunan dengan ukuran yang jujur.
