Masalah Besar Hantui Sekolah Rakyat di Sumenep, DPRD Angkat Bicara

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menghadapi tantangan serius dan memperhatikan.
‎
‎Hingga akhir bulan Juli, jumlah pendaftar baru mencapai lima calon siswa, jauh di bawah target yang ditetapkan.
‎
‎Kondisi ini menunjukkan minimnya minat dari masyarakat, sehingga menarik perhatian dari berbagai kalangan.
‎
‎Salah satunya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang mempertanyakan efektivitas sosialisasi program itu kepada masyarakat.
‎
‎Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin, mempertanyakan minimnya sosialisasi program tersebut kepada warga, khususnya keluarga miskin yang menjadi sasaran utama.
‎
‎Menurut dia, penyebaran informasi harus dilakukan secara menyeluruh dan melalui pendekatan personal.
‎
‎“Jika sosialisasi hanya sebatas formalitas, program ini berisiko menjadi sekadar proyek seremonial tanpa dampak nyata. Perlu strategi yang matang dan menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar mengandalkan embel-embel gratis,” ujarnya.
‎
‎Samioeddin menambahkan, iming-iming biaya gratis tidak cukup menarik minat warga karena banyak pesantren yang sudah menyediakan layanan serupa.
‎
‎“Harus ada konsep yang jelas, plus upaya jemput bola agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjangnya,” katanya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kuota peserta didik, yakni masing-masing 50 calon siswa untuk jenjang SD dan SMP.
‎
‎“Kami sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh desa dan pendamping sosial, untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau petugas,” ucap dia.
‎
‎Mustangin menegaskan, penyisiran calon siswa akan terus dilakukan hingga akhir masa penjaringan.
‎
‎“Jika kuota tetap tidak terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” katanya.***