Oknum Banggar PKB Sumenep Terseret Isu Macetnya Dana Publikasi DPRD demi Anggaran Kunjungan Kerja

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Hingga kini, anggaran publikasi DPRD Sumenep belum juga mengalir ke rekening media-media lokal. Sejumlah sumber menyebut penundaan ini tak lepas dari manuver seorang oknum di Fraksi PKB yang diduga mengaitkan dana publikasi dengan skema perjalanan dinas dewan.

Sorotan tajam kini mengarah kepada seorang oknum anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKB di DPRD Sumenep. Oknum ini diduga memainkan skema anggaran publikasi untuk mengembalikan kuota kunjungan kerja dewan yang sebelumnya dipangkas akibat instruksi efisiensi anggaran dari pusat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, DPRD Sumenep awalnya menjadwalkan sejumlah kunjungan kerja ke luar daerah, termasuk ke Yogyakarta. Jumlah itu sempat dipangkas menjadi setengah, namun belakangan kembali “dipulihkan” melalui dugaan pemanfaatan pos anggaran publikasi.

Kondisi ini makin mengemuka karena anggaran publikasi DPRD Sumenep belum turun sejak seluruh media partner mengajukan invoice pada Juni, Juli, hingga pertengahan Agustus 2025.

Bahkan, menurut informasi yang diterima media ini, anggaran publikasi di Diskominfo Sumenep sempat akan dialihkan ke anggaran kunjungan kerja DPRD, namun langkah itu urung dilakukan karena tidak disetujui oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Sumber internal di DPRD mengungkap, “anggaran publikasi di dewan sudah habis sejak komando efisiensi itu dijalankan. Memang ada rencana menambahnya di PAK, Bappeda pun sudah menyetujui, tapi akhirnya tidak disepakati karena ada pihak dari Fraksi PKB yang menghalangi.”

Baca Juga:

Kades Jaddung Buka Fakta, Puluhan Tahun Tinggal di Kandang, Ibu Suray Ternyata…

Isu ini bahkan dikaitkan dengan dinamika politik pergantian Sekda Sumenep. Penambahan dana publikasi di PAK yang seharusnya memperkuat komunikasi lembaga dewan justru terhambat oleh kepentingan internal tertentu.

Polemik kunjungan kerja ini juga mengemuka setelah pemberitaan Radar Jogja edisi 15 Juli 2025 mengungkap rapat DPRD Sumenep terkait APBD 2025 digelar di hotel bintang empat di Yogyakarta, bukan di gedung dewan.

“Alih-alih di gedung dewan, rapat DPRD Sumenep soal APBD 2025 digelar di hotel bintang 4 di Jogja.”

Dalam berita tersebut, mahasiswa Kangean yang tinggal di Yogyakarta memprotes agenda itu, menuding adanya pemborosan di tengah isu keterlambatan pencairan anggaran publikasi.

Dikonfirmasi, salah satu anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, M. Muhri, belum memberikan penjelasan detail terkait isu tersebut.

“Nggak tahu ya, itu yang kapan itu ya, ini saya masih rapat ini kita,” singkat Ketua Komisi III itu saat dikonfirmasi via sambungan selulernya, Selasa (12/8/2025).

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Sumenep, Hasan Basri, belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui kontak WhatsApp, panggilan tidak tersambung dan hanya berstatus memanggil.***