Oleh: Miftahol Hendra Efendi *)
Sebagai warga Pamekasan, saya merasa prihatin saat membaca berita yang diterbitkan Mediajatim.com pada 12 Juli 2024.
Di tengah keberhasilan Pamekasan menekan angka kemiskinan, terungkap fakta mengejutkan: H. Khairul Umam, pengusaha sukses yang dikenal sebagai Sultan Madura, tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Pamekasan.
Tidak hanya dirinya, tapi juga keluarganya masuk dalam data orang miskin. Bagaimana mungkin seorang dengan kekayaan melimpah terdaftar sebagai penerima bantuan bagi masyarakat prasejahtera?
" Ini adalah skandal yang mengungkap kegagalan sistemik dalam pengelolaan data sosial yang seharusnya menjadi fondasi keadilan sosial.
"
Berita tersebut seolah membuka mata kita akan kebobrokan sistem pemerintahan di kabupaten berjuluk Kota Gerbang Salam. H. Her beserta anak, istri, dan ibunya masuk dalam data induk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Fakta ini bukan hanya salah administratif; ini adalah cermin dari kegagalan sistem yang menambah derita masyarakat miskin yang sesungguhnya.
Dalam berita itu disebutkan bahwa H. Her sendiri merasa ironis dengan status tersebut dan meminta pembenahan data segera dilakukan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran. "Tolong data ini diperbaiki, agar yang benar-benar memerlukan bantuan terdata dan tepat sasaran," tegasnya kepada wartawan.
Pernyataan itu menggambarkan betapa parahnya kondisi data sosial di Pamekasan yang kemungkinan besar tentu akan berdampak pada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Baca Juga:
Herman Hidayat, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, saat dikonfirmasi, malah mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah desa (Pemdes). Menurutnya, data DTKS harus di-update oleh Pemdes setiap bulan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial melalui Dinsos.
