NEWS NASIONAL, DIMADURA – Pemerintah tengah mempersiapkan 100 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai proyek percontohan nasional.
Koperasi ini akan digarap serius sebagai penggerak ekonomi desa dengan dukungan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga, hingga fasilitas dari bank-bank BUMN.
Langkah ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menegaskan perlunya koperasi desa masuk dalam skema KUR agar memperoleh pinjaman berbunga ringan.
“Ini nanti akan disempurnakan di PP Kemenko Perekonomian agar pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (12/6) dikutip dimadura.id dari detikfinance, Jumat (13/6).
Skema pembiayaan untuk setiap koperasi dipatok dalam kisaran Rp 1-3 miliar, tergantung skala kebutuhan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menguraikan bahwa koperasi skala kecil bisa cukup dengan anggaran Rp 1 miliar, digunakan untuk pengadaan truk distribusi dan pembangunan gudang berukuran 100 meter persegi.
“Rp 3 miliar itu bukan angka tetap. Kita lihat dulu dari kebutuhan dan ukuran koperasi di tiap desa. Yang pasti, kebutuhan dibagi dua, investasi dan modal kerja,” terang Tiko.
Untuk investasi, koperasi bisa membangun cold storage, gudang, hingga membeli mesin pertanian. Sedangkan modal kerja akan digunakan untuk pengadaan stok barang.
Menurut Tiko, penyaluran kredit untuk modal kerja akan memakai skema KUR. Sementara pembiayaan investasi akan didukung oleh Kementerian Keuangan. “Sedang didiskusikan bersama Bu Menkeu,” imbuhnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menambahkan, 100 koperasi yang disiapkan menjadi percontohan dipilih berdasarkan koperasi yang sudah berjalan dan tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa.
“Targetnya akhir Juli sudah ada yang bisa dijalankan. Selama tiga bulan akan dilakukan latihan, pendampingan, hingga penguatan model bisnis,” jelas Ferry.
Kopdeskel Merah Putih akan diwajibkan memiliki tujuh unit usaha utama, yakni Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan, Apotek, Cold Storage/Gudang, dan Sarana Logistik.
Selain itu, koperasi juga didorong menjadi mitra Bulog dalam pembelian gabah, agen LPG 3 kg, pangkalan pupuk subsidi, hingga agen BRILink dan PT Pos.
Dengan terbentuknya koperasi percontohan ini, pemerintah berharap terbentuknya ekosistem perdagangan dan distribusi barang di desa yang terpadu dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tidak berkesinambungan. Harus sesuai dengan skala bisnis dan benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat desa,” tutup Tiko.***
