‎PKDI Sumenep Masa Bhakti 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Siap Gelar Rakerda di Lombok

NEWS SUMENEP, DIMADURA –Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep periode 2025–2030 resmi dilantik dengan khidmat .
‎
‎Acara ini diselenggarakan di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
‎
‎Termasuk dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dan Ketua DPRD Zainal Abidin.
‎
‎Kehadirin mereka menandai pentingnya momentum tesebut dalam upaya penguatan kelembagaan desa.
‎
‎Ketua PKDI Sumenep, Ubaid Abdul Hayat, dalam sambutannya menyatakan bahwa usai pengukuhan, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas kepala desa di wilayah Sumenep.
‎
‎Ia menegaskan pentingnya membangun sistem pembinaan berkelanjutan demi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional.
‎
‎“Program utama kami adalah peningkatan kompetensi kepala desa. Ini adalah proses panjang yang harus dilakukan secara konsisten,” kata Ubaid.
‎
‎Menurut Ubaid, keberagaman latar belakang para kepala desa di Sumenep, mulai dari petani, santri, pengusaha, hingga aktivis sosial, menjadi potensi besar yang harus difasilitasi dengan program penguatan kapasitas yang inklusif dan adaptif.
‎
‎“Mereka datang dari berbagai dunia yang berbeda, dan itu kekayaan tersendiri. Namun, mereka membutuhkan ruang pembinaan yang mampu menyatukan visi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa,” ujarnya.
‎
‎Sebagai bagian dari langkah strategis, ia menjelaskan PKDI Sumenep juga membuka ruang sinergi lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta instansi pemerintah dan swasta, dalam rangka mempercepat pembangunan di desa-desa.
‎
‎“Kami ingin PKDI menjadi simpul kolaborasi antar pihak untuk mendorong kemajuan desa, bukan sekadar organisasi formalitas,” tambahnya.
‎
‎Lebih lanjut, Ubaid menyampaikan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKDI Sumenep yang akan digelar di Lombok.
‎
‎Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran desa (APBDes) dan sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh organisasi.
‎
‎“Kami pastikan tidak membebani APBDes. Rakerda ini murni untuk memperkuat kapasitas internal PKDI,” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, menegaskan komitmen PKDI untuk senantiasa berada dalam satu garis dengan kebijakan pemerintah daerah.
‎
‎Ia menilai, kepala desa perlu terus diarahkan agar dapat menjalankan tugas secara akuntabel, khususnya dalam mengelola dana desa.
‎
‎“Kami berharap pemerintah kabupaten dapat terus memberikan pembinaan. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana desa karena kurangnya pemahaman regulasi,” ujarnya.
‎
‎Secara terpisah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang hadir pada acara itu, ia menyambut baik peran strategis PKDI sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan desa.
‎
‎Buapati Fauzi menyebut kepala desa sebagai representasi utama pemerintah di mata masyarakat.
‎
‎“Menjadi kepala desa bukan tugas ringan. Mereka harus mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan birokrasi secara efektif,” tutur dia.
‎
‎Ia pun mengingatkan pentingnya kepala desa untuk memiliki kemampuan ganda menyampaikan pesan dalam bahasa masyarakat sekaligus memahami teknis administrasi pemerintahan.
‎
‎“Kepala desa harus bisa berbicara dalam dua dunia: dunia sosial dan dunia birokrasi. Ini yang harus terus dibina,” pungkasnya.***