REFLEKSI AKHIR TAHUN. Mari sejenak renungkan, apakah anggaran 2025 akan menjadi alat perubahan yang amanah untuk rakyat, atau justru terperangkap dalam jerat korupsi yang merugikan masa depan bersama?
Tahun 2024 hampir berakhir, dan 2025 membuka lembaran baru dengan berbagai tantangan dan harapan, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Persiapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi perhatian serius karena menyangkut nasib pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Amanah dan transparansi adalah kata kunci yang harus ditegakkan. Anggaran yang berasal dari rakyat ini sejatinya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, semua harus dirancang dengan maksimal untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Beragam jenis anggaran pemerintah untuk daerah memberikan peluang besar untuk mengakselerasi pembangunan.
APBD sebagai poros keuangan daerah mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dirancang sesuai kebutuhan lokal.
Selain itu, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) menjadi instrumen penting dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan dasar dan program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur strategis.
Tidak ketinggalan, dana bagi hasil (DBH) yang memberikan hak daerah atas pendapatan dari sumber daya alam dan pajak, insentif daerah (DID) yang memacu kinerja keuangan lebih baik, hingga dana desa yang menjadi modal utama pembangunan komunitas lokal.
Bahkan, dana darurat dan dana otonomi khusus untuk wilayah tertentu mempertegas komitmen negara dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang spesifik.
Namun, setiap potensi ini dapat hilang sia-sia jika tidak dikelola dengan amanah dan akuntabel. Korupsi masih menjadi ancaman utama yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Penegakan hukum menjadi langkah mutlak untuk memastikan anggaran negara tidak disalahgunakan. Semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pengawas, harus menjalankan tugasnya dengan baik untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
Tidak ada ruang untuk toleransi terhadap praktik korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan fokus pada kepentingan rakyat.
Hukum harus menjadi perisai yang melindungi setiap lapisan masyarakat dari kerugian akibat penyelewengan anggaran.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses masyarakat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepercayaan publik.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran.
Momentum tahun baru ini harus menjadi ajakan bagi semua pihak untuk bergerak bersama membangun daerah.
Anggaran 2025 harus menjadi pijakan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif, di mana setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Mari tinggalkan segala bentuk penyelewengan dan korupsi. Jadikan anggaran 2025 sebagai alat untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masa depan kita bersama.
Sayonara 2024, selamat datang anggaran 2025!
*) Ahmad Juhairi, S.IP., M.Fil., legislatif asal kepulauan Sumenep. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem.
