SUMENEP, DIMADURA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep mulai merancang program kerja 2027 dengan fokus memperkuat kapasitas teknologi informasi dan mendorong media lokal menembus pasar nasional. Arah tersebut menjadi bagian dari agenda Rapat Kerja (Raker) SMSI Sumenep 2027 bertema “Menembus Pasar IT: Media Lokal Go Nasional”.
Raker hari pertama berlangsung di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Senin (5/10/2026).
Hadir Kepala DPMD Sumenep Drs. Achmad Dzulkarnain, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep Hery Kushendrawan, sejumlah pimpinan organisasi media dan wartawan, serta jajaran anggota SMSI Sumenep.
Ketua SMSI Sumenep, Wahyudi mengatakan, raker ini adalah momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program yang relevan dengan perkembangan industri media digital.
Ia mengapresiasi kekompakan anggota SMSI Sumenep dalam mendukung pelaksanaan Raker SMSI ini.
“Terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah kompak dalam pelaksanaan Raker SMSI Sumenep 2027 ini,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, SMSI Sumenep akan terus mengambil peran mendukung pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang positif, konstruktif dan mencerdaskan masyarakat.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kerja media tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik dan masukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari tugas jurnalistik.
“Media harus ikut mendorong pembangunan Kabupaten Sumenep dengan informasi yang positif. Tetapi kritik dan masukan tetap harus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan,” tegasnya.
Sinergi Media dan Pemerintah
Sekretaris Diskominfo Sumenep, Hery Kushendrawan, menyambut positif pelaksanaan raker dan program kerja yang disiapkan SMSI Sumenep.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media diperlukan agar informasi mengenai pembangunan daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara utuh.
Ia memandang hubungan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat di Kabupaten Sumenep.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Achmad Dzulkarnain, menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan media.
Ia menyebut, media memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi.
Komunikasi yang baik antara pemerintah dan media dinilai dapat membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya pemahaman yang keliru terhadap suatu informasi.
“Pemerintah dan media harus membangun komunikasi yang baik. Media merupakan pilar keempat. Jangan sampai karena komunikasi yang tidak terbangun, informasi yang seharusnya bisa dijelaskan justru berkembang menjadi opini yang dapat membentuk pemahaman keliru di masyarakat,” ujarnya.
Pilkades Serentak 2027
Dalam forum tersebut, Achmad Dzulkarnain menyampaikan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep pada 2027.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkades mendatang diarahkan menggunakan sistem electronic voting atau e-Voting.
Penerapan teknologi ini disebut sebagai bagian dari amanah regulasi sekaligus upaya memperkenalkan pemanfaatan teknologi kepada masyarakat.
Sistem e-Voting juga diharapkan dapat mendukung proses pemilihan kepala desa yang lebih efektif dan transparan serta mengurangi potensi gesekan di tengah masyarakat.
“Ini juga bagian dari upaya mendorong masyarakat agar semakin mengenal dan memanfaatkan teknologi, sekaligus menghindari terjadinya gesekan antarmasyarakat dalam pelaksanaan Pilkades,” jelasnya.
Raker SMSI Sumenep 2027 menjadi ruang konsolidasi organisasi untuk merumuskan program kerja, meningkatkan profesionalisme anggota, serta memperkuat kapasitas media siber lokal menghadapi perubahan industri media digital.
Melalui tema “Menembus Pasar IT: Media Lokal Go Nasional”, SMSI Sumenep mengarahkan penguatan organisasi pada pemanfaatan teknologi, perluasan jangkauan informasi, dan peningkatan daya saing media lokal di tingkat nasional.
Di saat yang sama, SMSI Sumenep menegaskan fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada publik sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap pembangunan daerah.***
