SUMENEP, DIMADURA–Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai memasuki tahap pengerjaan fisik.
Dari total 84 rumah yang menjadi sasaran bantuan, sebanyak 10 unit kini telah dibangun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) terus mempercepat distribusi material ke lokasi penerima bantuan.
Ia menilai, langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kendala pasokan bahan bangunan, terutama menjelang musim penghujan.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani mengatakan, pengerjaan di lapangan terus berjalan bersamaan dengan proses pengiriman material.
“Untuk progres sudah mulai jalan proses pembangunan. Sampai saat ini sudah 10 unit yang terbangun,” kata Noviana.
Menurut dia, percepatan distribusi material menjadi perhatian karena ketersediaan bahan bangunan di sejumlah toko mulai terbatas.
Disperkimhub saat ini, lanjut Noviana, bekerja sama dengan tujuh toko penyedia material, dengan empat berada di wilayah daratan dan tiga lainnya melayani kawasan kepulauan.
“Ini mulai dikebut untuk proses dropping bahan. Takut pas hujan, bahan bangunan leveransiran mulai langka,” ujarnya.
Noviana menyebutkan Disperkimhub menargetkan progres pembangunan dapat mencapai sekitar 80 persen dalam waktu dekat.
Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan Desember 2026.
“Target selesai sampai pertengahan Desember,” ucap dia.
Di tengah percepatan tersebut, DPRD Sumenep mengingatkan agar pelaksanaan program tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target jumlah rumah.
Aspek ketepatan penerima dan mutu bangunan dinilai sama pentingnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri meminta pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Pengawasan terhadap proses pembangunan juga diperlukan agar kualitas rumah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
M. Muhri menekankan pengerjaan harus segera dituntaskan karena musim hujan segera tiba.
"Tapi jangan lupa kualitas pekerjaannya juga harus diperhatikan, jangan sampai asal jadi,” tegas Muhri.
Dengan target penyelesaian pada pertengahan Desember, waktu pelaksanaan program relatif terbatas.
Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara percepatan pekerjaan, ketersediaan material, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima bantuan. ****
