Zamrud bahkan mencurigai proses hukum yang menjerat kliennya tidak berjalan secara proporsional.
Meski demikian, dugaan adanya perkara pesanan yang disampaikannya masih merupakan tudingan pihak kuasa hukum dan belum mendapat konfirmasi dari kepolisian.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Zamrud meminta Polresta Sumenep menggelar kembali perkara untuk mengurai dasar penetapan tersangka.
Ia ingin penyidik menjelaskan secara terbuka proses yang menjadi landasan penetapan DR.
“Kami ingin meminta gelar perkara kembali. Bagaimana prosesnya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Zamrud mengaku telah menyampaikan keberatan itu kepada Kasat Reskrim Polresta Sumenep.
Ia menilai, pejabat tersebut berjanji menindaklanjuti persoalan yang disampaikan.
Zamrud berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menegaskan proses penyidikan yang tidak terbuka justru berpotensi memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Harapan kami, perkara ini berjalan berdasarkan perspektif hukum yang riil dan benar. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan polemik baru,” tuturnya.
