“Klien kami tidak mengetahui, tidak melihat, apalagi melakukan rangkaian pidana yang dituduhkan. Bahkan, tanda tangan itu disebut telah diakui ditandatangani kepala desa atas nama Adnan,” ujarnya.
Klaim tersebut, menurut Zamrud, semestinya menjadi bagian yang diperiksa secara menyeluruh sebelum penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Ia juga mempertanyakan alasan DR dijerat perkara pidana, sementara yang bersangkutan disebut sedang mengurus sertifikat tanah.
Zamrud berpendapat, apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah antarpihak, aspek keperdataan perlu terlebih dahulu diperjelas.
Namun, ia meminta penyidik menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan DR sebagai tersangka.
“Klien kami ini sebenarnya korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau persoalan kepemilikan, itu ranah perdata ketika ada pihak lain yang mengklaim,” kata dia.
Selain konstruksi perkara, Zamrud turut mempersoalkan legal standing pihak pelapor.
Pihaknya juga menyinggung dugaan kebocoran hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur.
Menurut Zamrud, informasi hasil gelar perkara tersebut diduga disampaikan penyidik Unit Pidana Umum kepada pihak pelapor.
Ia menilai dugaan itu perlu ditelusuri karena berpotensi memengaruhi objektivitas penanganan perkara.
