Selain menyasar perilaku pegawai, aturan itu juga mengatur penggunaan vape di kawasan perkantoran pemerintah.
ASN dan tenaga pendukung diwajibkan menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Ketentuan tersebut turut berlaku bagi masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan.
Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur petugas, diminta menghentikan aktivitasnya, dan menyimpan perangkat tersebut.
"Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape," tegas Fauzi dalam surat edaran itu.
Untuk memastikan aturan tidak berhenti sebagai imbauan, Pemkab Sumenep menyerahkan pengawasan kepada atasan langsung dan pejabat yang memiliki kewenangan.
Mereka bertanggung jawab memantau kepatuhan pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
Pemerintah daerah juga meminta pemasangan papan atau informasi larangan penggunaan vape di sejumlah titik strategis.
Langkah ini dimaksudkan agar ketentuan tersebut diketahui pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan.
Bagi ASN dan tenaga pendukung yang melanggar, Pemkab Sumenep menyiapkan mekanisme pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
