Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah pertimbangan MA mengenai kewenangan mengadili gugatan yang diajukan setelah melewati tenggat waktu.
Menurut Yusril, MA tetap menerima dan memeriksa perkara tersebut karena persoalannya dinilai memiliki kepentingan yang lebih luas daripada sekadar perselisihan antarpihak.
Persoalan itu, kata dia, menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sehingga batas waktu pengajuan gugatan tidak menjadi penghalang bagi MA untuk memeriksa substansinya.
Yusril juga menjelaskan posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut. Wakil Presiden itu tidak dapat mengajukan banding atas putusan kasasi karena bukan merupakan pihak tergugat dalam perkara di MA maupun tergugat intervensi pada tingkat tersebut.
Pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di sisi lain, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan menempuh upaya PK.
Kementerian tersebut, menurut dia, kemungkinan segera melaksanakan perintah MA setelah menerima salinan putusan resmi.
"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tutur Yusril.
Pelaksanaan putusan tersebut juga berpotensi memengaruhi perkara lain yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam perkara terpisah itu, Gibran tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
