DPRD Sumenep Bahas Nota Keuangan RAPBD 2026, Bupati Fauzi Tekankan Ini

NEWS SUMENEP, DIMADURA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut membahas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kegiatan ini dihadiri pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memaparkan arah kebijakan keuangan daerah yang menekankan efektivitas belanja publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada RPJMD 2021–2026 serta RKPD 2026. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap,” kata Fauzi.

Ia menegaskan, tema pembangunan tahun depan mengusung semangat “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”

Baca Juga:

Arinna Premium Hijab Bawa Pesona Sumenep ke Panggung Nasional

Bupati Fauzi menjelaskan, perencanaan anggaran dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil daerah.

“Setiap alokasi belanja ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan semata pemerataan antar-OPD,” katanya.

Menurutnya, paradigma baru dalam penyusunan anggaran penting diterapkan agar belanja daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Meski kondisi ekonomi global masih berfluktuasi, Fauzi menyatakan optimistis terhadap daya tahan ekonomi daerah.

Ia memaparkan, ekonomi nasional pada 2025 tumbuh sebesar 4,99 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,37 persen.

“Sedangkan PDRB Sumenep tumbuh 6,46 persen pada kuartal pertama 2025, menunjukkan tren positif bagi ekonomi daerah,” urainya.

Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,03 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp334,3 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,68 triliun.

Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,21 triliun, meliputi belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer.

Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp184,2 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama guna menjaga keseimbangan fiskal.

Fauzi berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

“Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis APBD 2026 dapat disahkan sesuai jadwal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep,” pungkas Bupati Fauzi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan bahwa dewan akan menelaah secara mendalam setiap pos anggaran agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. “Pembahasan akan dilakukan secara transparan dan komprehensif,” tegas Indra.

Ia menambahkan, DPRD selanjutnya akan mengkaji rancangan tersebut sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

“Kami akan mencermati setiap rincian agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.***