NEWS SUMENEP – Aktivis Jong Sumekar, Siswadi, menyampaikan pandangan pesimisnya terhadap peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang baru dilantik pada 21 Agustus 2024.
Menurutnya, anggota dewan ini kemungkinan besar akan sulit bersikap kritis karena dominasi partai politik yang mendukung petahana, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Siswadi menilai, penguasaan partai politik oleh petahana membuat anggota dewan kemungkinan besar akan berada dalam kendali penuh partai, atau dengan kata lain jadi boneka petahana.
Kondisi ini menurutnya bisa menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
BACA JUGA: Membaca Dinamika Politik Pilkada Sumenep 2024
“Secara politik, sulit bagi anggota dewan melawan perintah partainya,” kata Siswadi dalam keterangannya kepada media ini, Senin 26 Agustus 2024. Sehingga masa depan politik di Sumenep menurutnya secara otomatis juga sedang terancam.
Ia menambahkan, anggota dewan yang baru saja dilantik dikhawatirkan hanya akan mengikuti instruksi partai, alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat. Fokus mereka, menurutnya, kemungkinan besar akan beralih ke pembagian jatah program aspirasi (pokir), meninggalkan peran utama mereka sebagai pengawas pemerintah.
“Saya sangat pesimis mereka bisa kritis terhadap pemerintah. Bisa jadi mereka hanya bermufakat untuk kepentingan pribadi dan partainya,” tegas Siswadi.
Kondisi ini, lanjut Direktur Jong Sumekar ini, berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif di Sumenep. Ia pun menyoroti ancaman terhadap keseimbangan politik di Sumenep sebab mayoritas partai politik berada di bawah kendali petahana. “Parpol yang seharusnya menjadi kontrol, justru menjadi alat politik petahana,” katanya.
Di tengah kondisi ini, Siswadi berharap ada anggota dewan yang berani bersikap independen dan melawan tekanan politik yang ada. Meski begitu, ia mengakui harapan tersebut tidak mudah tercapai karena tekanan politik yang kuat.
BACA JUGA: 4 Macam Bentuk Okara Bahasa Madura Berdasarkan Susunannya
“Untuk bisa konsisten dengan tugasnya, anggota dewan butuh keberanian luar biasa untuk melawan arus ini,” jelas mantan aktivis PMII Yogyakarta itu.
Sebelum mengakhiri argumentasinya, ia menekankan pentingnya peran masyarakat Sumenep dalam menjaga demokrasi dengan tetap kritis dan aktif mengawasi kinerja dewan.
“Kita tidak boleh pasif. Pengawasan publik sangat penting untuk menjaga demokrasi,” pungkasnya.***
Respon (1)