Sumenep-Aliansi aktivis perempuan Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan kepemudaan seperti IKA PMII, KPI, LPA, LKP3A Fatayat, dan LKKNU, telah menggelar audiensi dengan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Selasa (11/09/ 2024).
Pertemuan ini dilakukan untuk menyoroti kondisi darurat kekerasan anak di wilayah tersebut dan meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Fauzi didampingi oleh Musatangin, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) beserta jajarannya.
Para aktivis mengajukan permintaan agar Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam menangani isu pendidikan serta perlindungan anak.
Aktivis menilai penanganan kasus kekerasan anak di Sumenep, termasuk kasus terbaru yang menyita perhatian nasional mengenai seorang ibu yang menjual anaknya kepada selingkuhan untuk diperkosa, belum memadai.
Kasus tersebut melibatkan pelaku yang merupakan guru dan aparatur sipil negara (ASN), yang memperparah kekhawatiran akan penanganan masalah ini.
Bupati Fauzi memberikan pernyataan singkat tanpa detail mengenai permintaan tersebut.
“Saya berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah positif dalam menyelesaikan semua kasus kekerasan anak,” ucapnya, Selasa (11/09/ 2024).
Di hal yang sama Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin menyatakan telah berkomunikasi dengan aliansi terkait harapan mereka dan beberapa langkah juga sudah telah dilaksanakan.
Ia mengaku dalam penanganan kasus ini, kami benar-benar memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada korban.
“Kami juga melibatkan psikolog untuk mengetahui apakah korban mengalami trauma atau dampak emosional akibat kejadian tersebut, sehingga dapat ditangani dengan lebih detail.” ujar ia saat ditanya oleh sejumlah awak media.
Semenanjung Koordinator aliansi, Nunung Fitriana, mengkritik kurangnya tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya.
Dia menyoroti bahwa dalam kasus yang viral baru-baru ini, pelaku telah memiliki penasihat hukum, sementara korban tidak mendapat perlindungan hukum yang setara.
“Penanganan kasus masih sangat prosedural, dan kami merasa perlu untuk mengajak bupati berperan aktif dalam menegur dinas terkait untuk melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih serius,” jelas Nunung.
Aktivis perempuan di Sumenep mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instansi terkait guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Diketahui beberapa kasus asusila yang melibatkan pendidik di Sumenep yang dilaporkan kepada publik antara lain:
1. Pencabulan oleh guru di SD Kebonangung, menunggu keputusan pengadilan.
2. Perselingkuhan oknum guru di desa Rubaru, masih dalam proses koordinasi.
3. Perselingkuhan oknum kepala sekolah di desa Pinggir Papas yang telah dinonaktifkan.
4. Kasus ibu yang menjual anaknya kepada selingkuhan, yang juga seorang kepala sekolah di Kalianget.
5. Kasus perselingkuhan guru SD Pajagalan 1 yang belum teratasi.
