SumenepTomang

DPMD Sumenep Tetapkan BPRS Bhakti Sumekar Jadi Mitra Utama Pengelolaan BUMDes

Avatar Of Ari Si
627
×

DPMD Sumenep Tetapkan BPRS Bhakti Sumekar Jadi Mitra Utama Pengelolaan BUMDes

Sebarkan artikel ini
Direktur Utama Bprs Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, (Foto.istimewa/Doc. Dimadura).
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, (Foto.Istimewa/Doc. Dimadura).

Cropped Cropped Dimadura Logo2 1 150X150 1NEWS SUMENEP, DIMADURA –Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar ditetapkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

‎Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

‎Penunjukan BPRS Bhakti Sumekar tersebut merupakan mandat yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.

‎Hal itu, sebagai bagian dari inisiatif memperluas layanan keuangan ke pelosok desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

‎Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menyampaikan bahwa pihaknya kini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penyaluran dana BUMDes dengan pendekatan inklusif dan profesional.

‎“Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan perbankan, baik untuk pembiayaan usaha, investasi produktif, maupun kebutuhan modal kerja,” ujar Fajar, (6/7/2025).

‎Menurutnya, keberadaan jaringan kantor BPRS yang telah tersebar di seluruh kecamatan di Sumenep menjadi kekuatan utama dalam mendukung akselerasi program pembangunan desa, khususnya di sektor ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

‎Lebih dari sekadar menyediakan layanan keuangan, integrasi sistem yang dibangun bersama pemerintah daerah ini juga bertujuan membangun ekosistem keuangan desa yang transparan dan terintegrasi.

‎Fajar menambahkan, peran BPRS tidak terbatas pada pengelolaan dana BUMDes saja. Pihaknya juga terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta pengelolaan insentif bagi perangkat desa.

‎“Kami ingin memastikan seluruh program pemerintah yang menyentuh desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui sistem keuangan yang terkoneksi secara menyeluruh,” pungkasnya.

‎Inisiatif baik tersebut dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkungan pemerintahan desa.***