NEWS DIMADURA, SUMENEP–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep menggelar aksi unjuk rasa menuntut tindakan tegas terhadap dugaan kasus pelecehan seksual di kampus STKIP PGRI Sumenep Jawa Timur. pada Kamis (26/09/2024),
Para demonstran mendesak pimpinan kampus agar segera menindak pelaku yang dianggap mencemarkan nama baik institusi pendidikan tersebut.
Abd Halim, selaku aktivis mahasiswa serta wakil BEM STKIP PGRI Sumenep, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan pelecehan yang mencuat di kampus Taneyan Lanjang itu.
Menurutnya, isu ini perlu diusut tuntas demi menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh civitas akademika dalam menjalani proses perkuliahan.
“Kasus ini berdampak pada rasa aman mahasiswa saat menempuh studi. Kami menuntut agar ada langkah tegas dalam mengungkap kebenaran terkait informasi yang beredar,” tegas Halim dalam orasinya.
Halim juga menyinggung keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang sudah dibentuk di kampus tersebut.
Namun, ia menilai kinerja satgas selama ini masih jauh dari harapan, karena tindakan preventif maupun progresif belum terlaksana dengan baik.
“Satgas PPKS seharusnya tak hanya menunggu laporan dari korban, tetapi juga perlu melakukan langkah pencegahan yang nyata,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa sejauh ini satgas belum menunjukkan aksi konkret, sehingga korban-korban pelecehan seksual merasa enggan untuk melapor.
Dalam kesempatan yang sama, Wasilah, koordinator lapangan aksi, menambahkan bahwa sudah ada beberapa korban yang menyampaikan keluhan terkait pelecehan di kampus dengan berbagai motif.
Namun, ia menyayangkan atas sikap kurangnya respons dari Satgas PPKS atas hal itu.
“Korban sudah mengumpulkan bukti, namun hingga saat ini belum ada solusi atau langkah konkret dari pihak Satgas,” ungkap Wasilah.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep, Raudlatun, mengapresiasi masukan dari para mahasiswa.
Ia menjelaskan bahwa Satgas PPKS baru terbentuk pada Mei 2024, dan pihaknya terus berupaya menanggapi setiap laporan yang masuk. Ia juga menyampaikan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan untuk melindungi privasi korban.
“Kami masih menunggu laporan resmi dari para korban. Jika ada bukti yang kuat, kami akan meneruskannya kepada pimpinan kampus untuk ditindaklanjuti,” ujar Raudlatun.
Raudlatun juga menjelaskan bahwa Satgas PPKS terdiri dari 11 anggota yang bertugas menangani ribuan mahasiswa.
Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.
Sementara itu, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumenep, Moh. Fauzi, menegaskan bahwa pihak kampus siap menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual, asalkan ada bukti yang kuat.
“Kami sangat mendukung adanya laporan dan bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku,” ujar Fauzi.
Senada dengan itu, Ketua STKIP PGRI Sumenep, Asmoni, menekankan bahwa kampus akan menjamin keselamatan dan kenyamanan mahasiswa yang melapor
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan lingkungan kampus bebas dari segala bentuk pelecehan.
“Jika ada laporan, kami akan memprosesnya sesuai hukum. Kami tunggu laporan dan bukti-bukti yang ada untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Asmoni.
