NEWS DIMADURA, SUMENEP – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menyelenggarakan Advance Training (Latihan Kader III) tingkat nasional pada Jumat (14/2) di Gedung BPSDM Surabaya.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab pengurus HMI di tingkat provinsi, sekaligus membekali kader dengan wawasan dan kepekaan terhadap dinamika zaman.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional dan provinsi, antara lain Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dr. Mohammad Taufik, Kasubditsosbud Intelkam Polda Jatim AKBP Haryono, Asisten III Sekda Pemprov Jatim Benny Sampirwanto yang mewakili Penjabat Gubernur Jatim, Kepala Kesbangpol Edy Supriyanto, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto, serta perwakilan dari Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur.
Ketua Badko HMI Jawa Timur Yusfan, salah satu pembicara, menegaskan peran historis HMI sebagai bagian dari pengisi kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, semangat tersebut telah tertanam sejak kelahiran HMI, mulai dari fase perjuangan, pembangunan, hingga era modern saat ini.
Yusfan menekankan pentingnya kader HMI untuk peka terhadap perkembangan zaman.
Ia mengingatkan, tanpa kepekaan tersebut, akan sulit bagi kader HMI untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Jika kader HMI tidak peka terhadap perkembangan zaman, maka akan sulit untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusfan menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, terutama dalam hal alokasi anggaran pendidikan.
Yusfan menjelaskan, pemotongan anggaran pendidikan berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran itu, terutama alokasi untuk pendidikan. Sebab, kita semua, para aktivis, juga berangkat dari keluarga tidak mampu,” tegas Yusfan.
Yusfan menegaskan, sebagai mitra kritis pemerintah, kader HMI harus aktif menyuarakan kepentingan publik, termasuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan, dampak pemotongan anggaran akan dirasakan di berbagai sektor, terutama pendidikan.
Yusfan berharap adanya kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kader HMI untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam menghadapi tantangan nasional, sekaligus menjaga semangat perjuangan yang telah diwariskan sejak lama.
“Kita sebagai mitra kritis meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan tersebut,” pungkasnya.***
