Jelang PAW Anggota DPRD Sumenep, PPP Diminta Pastikan Calon Pengganti Bebas dari Narkoba

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Menjelang pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tersandung kasus narkotika, desakan agar partai melakukan seleksi ketat terhadap calon pengganti semakin menguat.
‎
‎PPP diminta tidak sekadar mengandalkan prosedur administratif, melainkan juga melakukan penilaian menyeluruh terhadap integritas pribadi calon yang akan duduk di kursi legislatif.
‎
‎Aktivis Front Pejuang Keadilan (FPK), Abd. Halim, menegaskan bahwa proses PAW harus menjadi momentum introspeksi bagi partai politik dalam menjaga kualitas wakil rakyat.
‎
‎Ia menyebut pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap latar belakang calon, agar tidak terulang kembali kasus yang mencoreng lembaga DPRD.
‎
‎“Jangan sampai institusi DPRD Sumenep kembali terjebak dalam masalah yang sama hanya karena mengabaikan integritas calon pengganti,” ujar Halim kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
‎
‎Menurutnya, meski secara regulasi calon pengganti berasal dari peraih suara terbanyak berikutnya dalam pemilu terakhir, namun langkah itu tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan.
‎
‎Proses PAW, kata dia, semestinya menjadi pintu masuk untuk melakukan audit moral dan uji rekam jejak hukum.
‎
‎Ia juga mendorong keterlibatan lembaga independen seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Resor (Polres) Sumenep dalam proses verifikasi calon.
‎
‎Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa individu yang akan duduk di DPRD benar-benar bersih dari keterlibatan dalam jaringan atau kasus narkotika.
‎
‎“Kredibilitas parlemen lokal akan dipertaruhkan jika proses PAW tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, kerja sama lintas lembaga sangat diperlukan,” ujarnya.
‎
‎Halim menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa menjaga martabat lembaga legislatif merupakan tanggung jawab bersama, terutama bagi partai politik yang menjadi gerbang utama dalam rekrutmen calon wakil rakyat.
‎
‎”Ini mempertaruhkan marwah dan martabat lembaga legislatif yang merupakan tanggung  jawab kita semua,”pungkasnya.***