EDITORIAL DIMADURA – Perubahan suku bunga kredit secara tiba-tiba telah menjadi isu serius yang mencuat dalam layanan perbankan di Indonesia, dengan Bank Tabungan Negara (BTN) berada di pusat permasalahan.
Persoalan yang menimpa Nanda Wirya Laksana, owner Perumahan Bukit Damai di Sumenep, hanya satu dari banyak contoh kemungkinan kasus bank BTN lain yang menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan suku bunga kredit yang mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dan melanggar prinsip transparansi yang diatur oleh Bank Indonesia.
“Tanggal 10 Juli 2024 itu sudah keluar surat keputusan kredit (SP3K) bahwasanya Ibu Pujiyati dapat fasilitas pinjaman di bunga 5,25 persen. Tapi ketika mau realisasi, bunga itu berubah lagi menjadi 5,99 persen,” keluh Nanda Wirya Laksana, sebagaimana dilansir SI News, Madurapost, Madurapers, Nusadaily, dan dimadura.id dalam sebuah wawancara terkait pengalamannya dengan Bank BTN, Jumat 30 Agustus 2024.
Kasus ini mencerminkan praktik yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengingat suku bunga kredit seharusnya sudah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Kredit (SP3K) dan tidak boleh berubah tanpa pemberitahuan yang jelas dan alasan yang kuat.
Aturan Bank Indonesia: Transparansi dan Kepastian Hukum
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menetapkan aturan yang ketat mengenai suku bunga kredit untuk melindungi konsumen dari praktik perbankan yang tidak adil. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai suku bunga yang ditawarkan. SP3K merupakan dokumen legal yang mengikat antara bank dan nasabah, di mana suku bunga yang disepakati haruslah dipatuhi hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
Namun, dalam kasus ini, perubahan suku bunga yang mendadak tanpa dasar yang jelas menimbulkan dugaan pelanggaran serius terhadap peraturan yang ada.
“Kalau terkait naiknya suku bunga itu kita ikut aturan yang ada, jadi sifatnya memang bisa dadakan gitu, tergantung kebijakan pusat terhadap setiap pengajuan yang masuk,” demikian penjelasan yang diberikan oleh Pimpinan KCP BTN Sumenep, Ali, saat menanggapi keluhan Wirya.
Terbaru, Selasa (2/9), Kepala Kantor Cabang BTN Bangkalan, Asep Hendrisman, turun ke Sumenep dalam rangka klarifikasi dan minta maaf kepada Nanda Wirya Laksana di KCP BTN Sumenep secara tertutup.
Dalam kesempatan itu, sejumlah wartawan dilarang masuk meliput pertemuan antara kedua belah pihak. Sekitar satu jam kemudian, pihak KCP BTN Sumenep mempersilakan wartawan masuk ke ruang pertemuan kedua belah pihak.
Kepada wartawan, Asep hanya menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi telah teratasi dan pihaknya meminta maaf kepada Wirya tanpa menjelaskan duduk perkara yang mencuat ke publik.
“Jadi setelah didiskusikan bersama Mas Wirya tadi, kami sepakat untuk islah, itu murni kesalahpahaman dan miskomunikasi. Kalau terkait bunga kredit (yang naik tiba-tiba, red) itu, kami di kantor cabang tidak berhak memberikan kebijakan apapun, apalagi di bidang pengkreditan,” tukasnya.
Pernyataan di atas justru mempertegas ketidakpastian dan kurangnya transparansi yang dialami nasabah, yang dapat dianggap bertentangan dengan regulasi Bank Indonesia yang mewajibkan kepastian hukum dalam setiap produk perbankan.
Potensi Dampak pada Mitra BTN Lainnya
Kasus yang dialami Wirya bukanlah sebuah insiden terisolasi. Potensi perubahan suku bunga yang mendadak ini bisa saja terjadi pada mitra BTN lainnya yang berada dalam situasi serupa.
Praktik ini membuka ruang bagi ketidakadilan yang dapat merugikan banyak pihak, terutama para pengembang properti atau pelaku usaha lainnya yang bergantung pada stabilitas dan kepastian kredit untuk menjalankan proyek mereka.
Ketidakpastian ini tidak hanya mencederai kepercayaan nasabah terhadap BTN, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan.
Jika praktik semacam ini terus terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka bukan tidak mungkin Bank BTN akan menghadapi tuntutan hukum dari para nasabah yang merasa dirugikan.
Hal ini juga berpotensi merusak reputasi BTN sebagai salah satu bank BUMN yang seharusnya menjadi pelopor dalam menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang baik.
Dugaan Pelanggaran dan Tuntutan Kepatuhan Terhadap Hukum
Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi Wirya, BTN diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur secara ketat kegiatan perbankan, khususnya terkait suku bunga kredit.
Kementerian Perekonomian dan Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya menindaklanjuti laporan-laporan seperti ini untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang lebih luas.
Bank BTN, dalam hal ini, wajib memberikan penjelasan resmi dan mengambil langkah-langkah korektif untuk memastikan bahwa semua kebijakan suku bunga kredit yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih jauh, otoritas keuangan harus melakukan audit dan investigasi terhadap praktik perubahan suku bunga mendadak ini. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi yang tegas harus diterapkan untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang.
Sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat, Bank BTN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan, dan menjaga transparansi dalam setiap layanannya.
Sikap BI, OJK dan Kementerian Ekonomi
Kasus Nanda Wirya Laksana dengan Bank BTN membuka mata kita terhadap perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam praktik perbankan, terutama terkait perubahan suku bunga kredit yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Bank Indonesia, bersama dengan Kementerian Perekonomian, harus memastikan bahwa setiap bank mematuhi aturan yang ada dan memberikan kepastian serta keadilan bagi setiap nasabah.
Transparansi dan kepastian hukum bukan hanya sebuah keharusan, tetapi juga fondasi dari kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional.
Sekilas Analisis Kasus BTN di Madura
Kasus yang melibatkan Nanda Wirya Laksana dan Bank BTN ini mencakup beberapa masalah yang dapat diurai menggunakan aturan umum yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Berikut sekilas analisis pokok persoalan yang dikeluhkan mitra BTN Sumenep, Nanda Wirya Laksana.
1. Pencairan Dana Jaminan dan Termin Kredit yang Lambat
Menurut aturan Bank Indonesia, bank wajib menjalankan proses pencairan kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, serta berdasarkan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh debitur.
Jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh nasabah dan tidak ada kendala yang sah, penundaan dalam pencairan dana bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan kredit yang efisien.
BI mengatur bahwa bank harus menjamin kecepatan dan kejelasan dalam pelayanan kredit. Dalam kasus ini, Bank BTN perlu memeriksa internal prosedur mereka untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan yang tidak dapat dibenarkan.
2. Pembatalan Realisasi Kredit Tanpa Alasan yang Jelas
Bank Indonesia mengharuskan perbankan untuk memberikan alasan yang jelas dan transparan kepada nasabah jika terjadi pembatalan realisasi kredit. Setiap keputusan kredit harus didasarkan pada evaluasi yang obyektif, dan jika ada kuota yang tersedia, hal ini harus diinformasikan kepada nasabah.
Transparansi dalam pengambilan keputusan kredit adalah wajib. Dalam hal ini, BTN harus memberikan penjelasan yang rinci mengapa realisasi kredit dibatalkan, terutama jika nasabah telah memenuhi semua persyaratan.
3. Perubahan Suku Bunga Kredit yang Tiba-Tiba
Suku bunga kredit seharusnya ditetapkan dan dijelaskan secara rinci dalam surat perjanjian kredit (SP3K). Perubahan suku bunga yang mendadak setelah SP3K dikeluarkan dapat menimbulkan ketidakpastian dan dianggap melanggar prinsip keterbukaan informasi.
Bank Indonesia mengharuskan bank untuk menerapkan suku bunga sesuai dengan kesepakatan dalam SP3K, kecuali jika ada kondisi ekonomi makro yang memaksa perubahan tersebut.
Dalam situasi ini, BTN harus memberikan penjelasan dan notifikasi resmi kepada nasabah mengenai perubahan tersebut sebelum proses realisasi.
4. Penolakan Kredit Akibat Kelalaian Internal
Penolakan kredit yang disebabkan oleh kesalahan administrasi atau kelalaian dari pihak bank bertentangan dengan prinsip pelayanan nasabah yang baik. Bank Indonesia mengatur bahwa bank harus memastikan semua proses dilakukan dengan ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi.
Bank seharusnya memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang ketat untuk mencegah kesalahan administrasi.
Dalam kasus ini, penolakan kredit yang disebabkan oleh kelalaian penginputan data adalah kesalahan yang harus ditangani serius oleh BTN, dan bank seharusnya meminta maaf serta menawarkan solusi kepada nasabah.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank BTN perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap SOP internal mereka untuk memastikan bahwa semua pelayanan kredit kepada nasabah, termasuk Nanda Wirya Laksana, dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Selain itu, penting bagi bank untuk menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah dan memberikan penjelasan yang transparan terkait kebijakan yang diambil.***
