Wakil Direktur bisa fokus pada bidang-bidang yang diampunya. Mengurus pelayanan sesuai tugas wakil direktur.
Sementara Plt Direktur Utama harus memikirkan semuanya. Ya..soal Pelayanan. Keuangan. SDM. Gedung. Alat kesehatan. Dokter spesialis. Pasien. Keluarga pasien.
Apalagi bila berkaitan dengan status rumah sakit milik pemerintah. Meski berstatus Plt harus melayani berbagai kepentingan. Sebagaimana tradisi arus demokrasi dan birokrasi.
Termasuk layanan di luar arus utama. Dengan dalih stabilitas. Bismillah Melayani.
Bisa jadi dr Erliyati kini merasa babak belur. Overload menahan beban. Ketika kaki kaki penyangga-nya direlokasi. Dan spontan curhat lewat Status WA.
Kalau boleh ditafsiri: kenapa saya? Kok ditinggal berdiri sendiri. Sementara beban terus bertambah.
Rumah sakit pemerintah memang bukan tempat kerja biasa. Di sana menjadi tempat aneka kepentingan. Sementara publik. Tak berpikir panjang. Bagaimana pelayanan prima bukan sekadar slogan di spanduk. Publik hanya ingin ruangan bersih, administrasi tidak berbelit. Perawat ramah. Para dokternya sesuai ekspektasi.
Rumah sakit ideal diisi SDM mumpuni, alat mumpuni. Tapi rumah sakit plat merah bekerja di bawah bayang bayang regulasi. Aturan panjang bisa berlapis, dan kepentingan yang kadang datang dari segala arah.
Bukan hanya dari luar. Dari dalam pun tidak selalu mudah.
Ada orang yang ditempatkan tidak sepenuhnya sejalan dengan pekerjaan yang harus ditangani. Ada posisi yang membutuhkan pengalaman teknis, tetapi penugasannya seperti tidak bertemu dengan kebutuhan di lapangan.
