Komisi I DPRD Sumenep Wanti-wanti Camat Kades soal MBG

‎NEWS SUMENEP, DIMADURA–Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menekankan pentingnya peran aktif aparatur di tingkat kecamatan dan desa dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa harus menunggu instruksi dari kepala daerah.
‎
‎Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar, menyatakan bahwa camat dan kepala desa memiliki posisi strategis karena berada langsung di wilayah pelaksanaan program.
‎
‎Dengan kedekatan tersebut, mereka dinilai memiliki tanggung jawab moral sekaligus kewenangan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
‎
‎Menurut Khairul, pengawasan terhadap program pemerintah tidak semestinya hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten.
‎
‎Keterlibatan unsur pemerintahan di tingkat bawah justru menjadi faktor penting dalam mendeteksi potensi kendala di lapangan sejak dini.
‎
‎Ia menilai, pola kerja birokrasi yang masih menunggu instruksi justru dapat menghambat percepatan pelaksanaan program. Oleh karena itu, aparatur di daerah diminta untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
‎
‎“Karena mereka berada di wilayah masing-masing, seharusnya bisa langsung mengambil peran. Tidak perlu menunggu perintah untuk memastikan program berjalan dengan baik,” tegas dia.
‎
‎Lebih lanjut, Khairul mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam mendukung keberhasilan Program MBG.
‎
‎Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci agar tujuan program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat terutama kelompok rentan, dapat tercapai secara optimal.
‎
‎Ia juga mengingatkan pentingnya inisiatif dan rasa tanggung jawab bersama dari seluruh pihak yang terlibat.
‎
‎Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat atas, tetapi juga oleh keseriusan pelaksanaan di tingkat bawah.
‎
‎“Semua pihak harus bergerak bersama dan tidak hanya menunggu arahan. Inisiatif di lapangan sangat dibutuhkan demi kepentingan masyarakat,” jelas Khairul.***