Suara Masyarakat Tapakerbau untuk Polda Jatim

‎NEWS SUMENEP, DIMADURA–Aktivitas penggunaan alat berat berupa ekskavator kembali terjadi di perairan dekat Kampung Tapakerbau, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Rabu (9/4/2026).
‎
‎Kegiatan yang berlangsung antara pukul 09.00 hingga 16.00 WIB itu memicu penolakan dari warga setempat.
‎
‎Berdasarkan informasi di lapangan, ekskavator tersebut diberangkatkan dari pelabuhan penyeberangan kecil Kalianget–Gersik Putih.
‎
‎Pengawalan terhadap alat berat itu disebut lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dengan sejumlah pihak yang diidentifikasi bernama Vandari, Basit, dan Muhawi turut berada di lokasi.
‎
‎Melihat aktivis tersebut, warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) kembali turun ke laut untuk menghadang pergerakan ekskavator.
‎
‎Aksi itu dipimpin oleh Ahmad Shiddiq, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam di atas laut.
‎
‎“Kami menolak aktivitas reklamasi ini karena dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat pesisir,” ucap dia di lokasi.
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat kepolisian dari berbagai satuan yang turut dikerahkan untuk mengamankan situasi.
‎
‎Biak Personel dari Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, sejumlah polsek, hingga Polisi Air dan Udara (Polairud) tampak berada di lokasi untuk menjaga kondusivitas.
‎
‎Selain melakukan pengamanan, lanjut Shiddiq, aparat juga dilaporkan membantu mengarahkan ekskavator kembali menuju pelabuhan Kalianget–Gersik Putih guna mencegah eskalasi konflik di tengah masyarakat.
‎
‎Di sisi lain, proses hukum terkait rencana pembangunan tambak garam tersebut masih berlangsung.
‎
‎Ia mengungkap, Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus tengah melanjutkan penyidikan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi dasar kegiatan tersebut.
‎
‎”Untuk semua pihak, khususnya mereka yang terus ngotot ingin membangun tambak garam di atas laut, mari hormati proses hukum,” tuturnya.
‎
‎Shiddiq bersama warga juga mendesak aparat kepolisian untuk melakukan langkah pencegahan agar aktivitas penggunaan ekskavator di laut tidak kembali terjadi, setidaknya hingga ada kepastian hukum.
‎
‎“Kami berharap negara hadir untuk melindungi ruang hidup masyarakat pesisir dan memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi melanggar hukum sebelum proses penyidikan selesai,” tegas dia bersam sejumlah satu warga.
‎
‎Diketahui Situasi di lokasi berangsur kondusif setelah ekskavator ditarik kembali ke pelabuhan, meski ketegangan antara pihak penolak dan pendukung proyek masih terasa.***