Penulis: Ahmad Wasil – Penyuluh Agama Kabupaten Sumenep
KOLOM – Agustus selalu datang dengan warna yang sama. Merah dan putih. Bendera berkibar di setiap sudut jalan, lagu kebangsaan menggema dari pengeras suara, pidato tentang patriotisme kembali diperdengarkan.
Negeri ini tampak begitu mencintai simbol. Sayangnya, simbol lebih sering dirawat daripada makna.
Kita membangun tiang bendera setinggi mungkin, tetapi membiarkan keadilan berkibar setengah tiang. Kita fasih menghafal sejarah perjuangan, tetapi gagap membaca kenyataan. Kemerdekaan akhirnya berubah menjadi kalender perayaan, bukan kompas kehidupan.
Republik ini, barangkali, tidak sedang kekurangan nasionalisme. Yang hilang justru keberanian untuk bercermin.
Dulu penjajah datang dengan kapal perang.
Hari ini, ia datang tanpa seragam. Ia hidup dalam kebiasaan memuja jabatan lebih tinggi daripada integritas. Ia bersembunyi di balik meja birokrasi yang membuat pelayanan terasa seperti belas kasihan. Ia tumbuh subur ketika hukum kehilangan ketegasan di hadapan yang kuat, tetapi menunjukkan taring kepada yang lemah.
Penjajahan telah berganti wajah. Yang dijajah bukan lagi tanah, melainkan akal sehat.
Di ruang publik, kebenaran diperlakukan seperti barang lelang. Nilainya ditentukan oleh siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Fakta dipoles hingga menyerupai propaganda. Kebohongan dikemas rapi sebagai opini.
Sementara itu, algoritma media sosial bekerja tanpa lelah membangun tembok-tembok baru, membuat setiap orang merasa paling benar di ruang gema ciptaannya sendiri.
Ironinya, bangsa yang pernah melawan kolonialisme kini sering menyerahkan kemerdekaan berpikir secara sukarela. Cukup dengan satu sentuhan layar. Politik pun, perlahan kehilangan martabatnya.
Politik kini tidak lagi dipandang sebagai seni mengurus kepentingan publik, melainkan arena mengelola citra. Kamera lebih penting daripada kebijakan. Sorotan lebih berharga daripada substansi. Tepuk tangan menjadi ukuran keberhasilan, seolah demokrasi adalah panggung hiburan yang dinilai dari banyaknya penonton, bukan dari kualitas pertunjukan.
Kita hidup di zaman ketika pencitraan bergerak lebih cepat daripada perubahan.
Di tengah semua itu, rakyat terus diminta bersabar. Bersabar menghadapi harga yang naik. Bersabar menghadapi pelayanan yang lambat. Bersabar menghadapi janji yang berulang setiap musim politik. Kesabaran dipuji sebagai kebajikan, padahal terlalu sering ia berubah menjadi alat untuk menormalkan kegagalan.
Tidak ada republik yang runtuh dalam semalam. Ia retak perlahan, ketika kebohongan menjadi kebiasaan, ketika kompromi terhadap ketidakadilan dianggap kewajaran, dan ketika warga kehilangan keberanian untuk bertanya.
Kemerdekaan sesungguhnya bukan soal bebas mengibarkan bendera. Kemerdekaan adalah ketika seorang warga tidak perlu takut mengatakan yang benar. Ketika hukum tidak mengenali nama keluarga. Ketika jabatan tidak dapat membeli kehormatan. Ketika kekuasaan merasa diawasi, bukan disembah.
Mungkin inilah ujian terbesar Indonesia pada 2026. Bukan mempertahankan wilayah, melainkan mempertahankan kewarasan. Sebab bangsa dapat membangun jalan, pelabuhan, bendungan, dan kota baru. Tetapi tanpa kejujuran, semua itu hanya menjadi monumen yang berdiri di atas fondasi yang rapuh.
Agustus akan selalu datang. Bendera akan selalu berkibar. Upacara akan selalu dilaksanakan.
Namun sejarah tidak pernah menilai sebuah bangsa dari seberapa khidmat ia memberi hormat kepada benderanya. Sejarah menilai dari apakah setelah upacara selesai, rakyatnya masih berani berdiri tegak di hadapan kekuasaan, dan apakah penguasanya masih sanggup menundukkan kepala di hadapan kebenaran.
Jika jawabannya belum, maka mungkin yang setiap tahun kita rayakan bukan kemerdekaan.
Melainkan kemampuan kita untuk melupakan apa arti kemerdekaan itu sendiri. ***
