Dalam proses penerimaan tahun ini, jumlah pendaftar disebut hanya berkisar 4–8 siswa. Pemerintah bahkan melakukan pendekatan jemput bola untuk mendapatkan calon peserta didik.
Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi. Jika terdapat ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi minat terhadap program pendidikan yang disediakan pemerintah masih rendah, tentu persoalannya tidak cukup dijelaskan hanya dengan faktor kemiskinan.
Ada kemungkinan persoalan lain yang ikut memengaruhi, seperti pemahaman orang tua terhadap program, karakteristik keluarga, akses pendidikan, pilihan sekolah, lingkungan sosial, hingga kesesuaian desain program dengan kebutuhan masyarakat.
Hal yang sama perlu dilihat dalam persoalan ATS. Angka 13.095 anak menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang harus ditangani secara serius. Namun, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan memperbaiki atau memvalidasi data.
Data memang penting. Tetapi di balik data tersebut terdapat anak dan keluarga dengan latar belakang persoalan yang berbeda. Ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi, akses, lingkungan keluarga, jarak, maupun sebab lainnya. Karena itu, kebijakan penanganan ATS perlu melihat penyebabnya, bukan hanya jumlahnya.
Persoalan ekonomi juga perlu ditempatkan secara proporsional. Angka kemiskinan Kabupaten Sumenep yang mencapai sekitar 17,02 persen atau 188.480 jiwa menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat memang masih menjadi tantangan besar.
Namun, rendahnya minat terhadap SRT memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan persoalan pendidikan di Sumenep.
Program pendidikan gratis dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai belum tentu langsung diminati masyarakat. Di sinilah pemerintah perlu melihat lebih jauh bagaimana masyarakat memandang pendidikan, apa yang menjadi pertimbangan keluarga ketika memilih sekolah, serta hambatan yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan.
Dalam konteks tersebut, pendidikan membutuhkan paradigma baru. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program, membangun fasilitas, atau menyediakan anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pembangunan pendidikan dan ekonomi juga tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dalam jangka panjang merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
