Di sinilah pentingnya kebijakan berbasis bukti. Data bukan sekadar angka untuk memenuhi dokumen perencanaan, melainkan pijakan untuk menentukan siapa yang membutuhkan intervensi, apa masalahnya, dan kebijakan seperti apa yang paling tepat.
Sumenep membutuhkan kebijakan pendidikan yang mampu melihat persoalan secara utuh. Kemiskinan memang menjadi salah satu persoalan penting, tetapi rendahnya kualitas pendidikan tidak dapat dijelaskan hanya dengan kemiskinan.
Mungkin ada “tedeng aling-aling” lain yang selama ini membuat kebijakan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau persoalan di lapangan: data yang belum sepenuhnya sinkron, akses wilayah, kondisi sekolah, pilihan keluarga, lingkungan sosial, hingga desain program yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar menghadirkan program pendidikan baru, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang ada.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak program pendidikan yang telah dibuat, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan akses pendidikan, mencegah anak putus sekolah, meningkatkan rata-rata lama sekolah, serta memperkuat kualitas SDM Sumenep menuju Indonesia Emas 2045. ***
